BANDUNG BARAT_HARIANESIA.COM_ Komunitas BALAD KBB melontarkan kritik keras terhadap kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Organisasi tersebut menilai tata kelola pemerintahan saat ini tengah menghadapi persoalan serius yang menyangkut aspek integritas, moralitas, dan kepercayaan publik.
Penilaian tersebut disampaikan menyusul munculnya laporan dugaan praktik jual beli jabatan dalam proses rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Sebelumnya, perhatian publik juga tertuju pada penanganan kasus dugaan pelanggaran asusila yang melibatkan oknum pejabat serta polemik laporan hukum terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.
Koordinator Lapangan Komunitas BALAD KBB menyebut berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini menunjukkan adanya indikasi permasalahan yang harus segera dibenahi secara menyeluruh.
“KBB hari ini sedang menghadapi persoalan serius. Dugaan praktik jual beli jabatan dan penanganan kasus yang dinilai lamban telah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait komitmen pemerintah dalam menjaga integritas birokrasi,” ujarnya, Kamis (11/6).
Menurutnya, dugaan transaksi jabatan yang kini menjadi sorotan publik perlu ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum agar tidak semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
BALAD KBB juga menilai bahwa setiap kebijakan rotasi dan mutasi ASN harus dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu. Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pernyataannya, BALAD KBB menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait, yakni:
Menghentikan sementara proses rotasi dan mutasi ASN hingga dugaan praktik jual beli jabatan memperoleh kejelasan melalui proses hukum yang transparan.
Meminta Inspektorat dan pihak berwenang mengambil langkah tegas terhadap oknum ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk dugaan pelanggaran norma dan etika.
Mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, mahasiswa, dan berbagai elemen lainnya untuk bersama-sama mendorong perbaikan moral serta tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
BALAD KBB menegaskan bahwa momentum Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19 seharusnya menjadi sarana refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dan tuntutan yang disampaikan Komunitas BALAD KBB. Redaksi akan memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Lepi
