YOGYAKARTA_HARIANESIA.COM_ Kelompok Arus Bawah PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyuarakan keprihatinan atas dinamika internal partai pascagelaran konferda, konfercab, dan muscab di wilayah tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi pada 4 Mei 2026, Arus Bawah menilai sejumlah keputusan organisasi dinilai tidak sepenuhnya berdasar pada prinsip meritokrasi. Menurut mereka, kedekatan personal dan relasi keluarga disebut turut memengaruhi penentuan struktur di tingkat kecamatan.
Sebagai contoh, kelompok ini menyoroti proses di PAC Gondokusuman. “Terdapat figur ketua PAC yang secara objektif dinilai belum mampu menjalankan fungsi organisasi secara optimal, termasuk dalam pembentukan anak ranting dan capaian elektoral Pileg 2024, namun tetap dipertahankan,” tulis Eko Yulianto, kader Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta.
Arus Bawah menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bentuk pembangkangan, melainkan tanggung jawab moral kader. “Loyalitas sejati adalah keberanian untuk meluruskan ketika terjadi penyimpangan. Membiarkan praktik nepotisme atas nama persatuan justru akan mempercepat erosi kepercayaan kader dan masyarakat,” lanjut pernyataan itu.
Merujuk pada nilai ideologis Pancasila dan ajaran Soekarno tentang keadilan sosial, kelompok ini menilai soliditas partai tidak boleh dibangun di atas pembungkaman kritik.
Sehubungan dengan itu, Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta menyatakan empat sikap:
1. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap hasil konferda, konfercab, dan muscab di DIY, khususnya pada proses yang diduga tidak memenuhi prinsip keadilan dan meritokrasi.
2. Menuntut mekanisme kaderisasi yang transparan dan berbasis kinerja, bukan kedekatan personal maupun relasi keluarga.
3. Menolak praktik politik kroni dan “ternak politik” yang dinilai mencederai nilai perjuangan partai.
4. Meminta jaminan ruang kritik sebagai bagian dari demokrasi internal yang sehat dan bermartabat.
“Lebih baik jujur untuk perbaikan daripada diam dalam penyimpangan,” tegas pernyataan tersebut.
Dwi
