TIMIKA – Kondisi pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah Kabupaten Mimika perlu mendapat evaluasi serius. Di tengah besarnya APBD yang dimiliki, persoalan rendahnya realisasi anggaran, banyaknya jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum definitif, serta proyeksi penurunan APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
APBD Mimika tahun 2026 setelah pergeseran tercatat sekitar Rp5,93 triliun. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRK Mimika pada akhir Juli 2026, realisasi belanja baru sekitar 30,12 persen atau Rp1,77 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal hanya sekitar 8,47 persen dari pagu Rp1,15 triliun.
Angka tersebut menimbulkan pertanyaan serius: mengapa dengan kapasitas anggaran sebesar itu, pelaksanaan pembangunan belum berjalan secepat yang diharapkan?
Pada awal Oktober 2026, realisasi keuangan juga dilaporkan baru mencapai 46,62 persen, sementara realisasi fisik 51,24 persen.
Ini bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan. Di balik rendahnya realisasi belanja modal terdapat pekerjaan pembangunan yang perlu dipercepat, pelayanan publik yang harus ditingkatkan, serta kebutuhan masyarakat yang menunggu penyelesaian.
APBD 2027 MENURUN, APAKAH PEMERINTAH SUDAH MELAKUKAN EVALUASI?
Persoalan semakin serius ketika Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa APBD 2027 diproyeksikan mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pagu sementara yang beredar berada pada kisaran Rp4 triliun lebih, maka pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa angka penurunan sebenarnya, komponen transfer mana yang berkurang, serta bagaimana dampaknya terhadap program pembangunan.
Memang, kebijakan transfer ke daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional. Pemerintah kabupaten tidak memiliki kendali penuh terhadap besaran alokasi dari pemerintah pusat.
Namun, kondisi tersebut justru menuntut kepemimpinan daerah untuk lebih cermat dalam perencanaan, meningkatkan pendapatan asli daerah, memperbaiki kualitas belanja, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal.
Jangan sampai ketika anggaran masih besar, penyerapannya lambat, sementara ketika anggaran menurun, masyarakat justru harus menanggung konsekuensi berkurangnya pelayanan dan pembangunan.
BANYAK JABATAN PLT, SEKDA BELUM DEFINITIF, BAGAIMANA KENDALI PEMERINTAHAN?
Persoalan lainnya adalah masih banyak jabatan pimpinan OPD yang belum definitif.
Berdasarkan pemberitaan November 2026, dari 37 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Mimika, terdapat 13 jabatan yang belum definitif. Sebanyak 12 dijalankan Plt dan satu dijalankan Pj.
Jabatan Sekda juga masih belum definitif.
Kondisi ini perlu dievaluasi karena Sekda merupakan koordinator penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, sedangkan kepala OPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan anggaran masing-masing instansi.
Apakah kondisi kepemimpinan sementara ini ikut memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan, koordinasi lintas OPD, dan pelaksanaan kegiatan?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena Bappeda Mimika sebelumnya menyebut pergantian atau rolling pejabat sebagai salah satu faktor keterlambatan penyerapan anggaran, selain kendala teknis di OPD.
Pemerintah perlu membuktikan melalui data apakah persoalan tersebut sudah diselesaikan atau masih menjadi hambatan.
JANGAN HANYA MENGGANTI PEJABAT, TETAPI EVALUASI HASIL KERJANYA
Penerapan meritokrasi juga harus menjadi perhatian. Penempatan kepala OPD harus mempertimbangkan kompetensi, latar belakang pendidikan yang relevan, pengalaman, integritas, dan kemampuan mengelola organisasi.
Dinas PUPR, misalnya, membutuhkan kepemimpinan yang memahami kompleksitas pembangunan infrastruktur. Begitu pula OPD lainnya harus dipimpin berdasarkan kebutuhan kompetensi bidang masing-masing.
Pemerintah juga perlu memberikan kepastian mengenai pengisian jabatan Sekda definitif. Abraham Kateyau sebagai Pj Sekda perlu mendapatkan kepastian proses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Penentuan pejabat definitif harus tetap berdasarkan sistem merit dan proses yang transparan.
BUPATI HARUS MENJAWAB PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA PEMERINTAHAN
Publik berhak mempertanyakan arah kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Mimika.
Dengan APBD yang mencapai triliunan rupiah, masyarakat tentu berharap pembangunan berjalan optimal. Tetapi ketika realisasi anggaran masih rendah, belanja modal belum maksimal, banyak jabatan strategis belum definitif, dan APBD tahun berikutnya diproyeksikan menyusut, pemerintah harus memberikan penjelasan yang terukur.
Bupati tidak cukup hanya meminta OPD bekerja lebih cepat. Bupati sebagai kepala daerah juga harus memastikan sistem birokrasi berjalan efektif, melakukan pengawasan, mengevaluasi pejabat, serta mengambil keputusan strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
DPRK Mimika juga perlu memperkuat fungsi pengawasan agar persoalan tersebut tidak hanya menjadi pembahasan dalam rapat, tetapi menghasilkan langkah perbaikan yang dapat diukur masyarakat.
Jika anggaran besar belum mampu dioptimalkan, sementara kemampuan fiskal daerah ke depan diproyeksikan menurun, maka evaluasi terhadap kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan menjadi semakin mendesak.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai mengapa APBD turun. Masyarakat juga membutuhkan jawaban mengapa anggaran yang tersedia belum terserap secara maksimal dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan.
Pertanyaan besarnya: apakah seluruh persoalan ini sudah menjadi bahan evaluasi serius Bupati Johannes Rettob, atau justru akan terus berulang dalam tahun anggaran berikutnya?
Mimika tidak kekurangan anggaran untuk direncanakan. Yang harus dibuktikan adalah kemampuan pemerintah mengelola anggaran, menjalankan pembangunan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.
ALIANSI PEDULI PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA
Pernyataan disampaikan oleh:
1. Emus Kogoya
2. Andarias Lemauk
3. Faya Naa
Timika, Papua Tengah
M.CHAIRUL
