BINTUNI_HARIANESIA.COM_ Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat dari Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diperjuangkan di Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni.
Desakan itu diperkuat dengan langkah resmi Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang melayangkan surat permohonan data realisasi penggunaan Dana Otsus ke Bupati Teluk Bintuni. Surat bernomor 008/MRPB/VII/2026 tertanggal 9 Juli 2026 itu ditandatangani Ketua MRPB Judson Ferdinandus Waprak.
Pandangan Eduard Orocomna disampaikan saat dimintai pendapat melalui pesan singkat WhatsApp oleh redaksi, Minggu (11/7/2026). Menurutnya, pembangunan yang adil tidak hanya soal gedung, tapi soal memastikan setiap anak Papua bisa sekolah dan setiap warga bisa berobat tanpa terhambat biaya dan jarak.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar. Dana Otsus 2026 sudah dinaikkan jadi Rp12,69 triliun, dan khusus Papua Barat dapat Rp1,14 triliun. Tapi di banyak distrik di Teluk Bintuni, anak-anak masih harus jalan berkilo-kilometer ke sekolah. Puskesmas ada, tapi tenaga medis dan obat sering kosong. Ini yang harus kita perjuangkan bersama agar kemakmuran benar-benar merata,” tegas Eduard.
Ia menyebut MRPB sudah meminta BAPPEDA dan BPKAD Teluk Bintuni untuk membuka data realisasi Dana Otsus 3 tahun terakhir: 2023, 2024, dan 2025. Permintaan itu akan dibahas Rabu, 14 Juli 2026 di Kantor BAPPEDA Teluk Bintuni.
“Surat MRPB jelas. Kami minta total alokasi tiap tahun, rincian realisasi per sektor: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, sampai berapa persen yang terserap dan sisa dananya. Termasuk daftar program, lokasi, dan capaian hasil. Ini amanat UU Otsus. Kami di Pokja Adat wajib kawal,” ujar Eduard.
Ia menyoroti masih banyak warga di wilayah pesisir dan pegunungan Bintuni yang kesulitan mengakses pendidikan dan pengobatan. Biaya transportasi, keterbatasan guru, serta minimnya fasilitas kesehatan tingkat distrik jadi keluhan utama masyarakat yang sering ia temui saat reses.
“Kita bicara Indonesia Emas 2045, tapi bagaimana generasi Papua bisa siap kalau sekolahnya roboh dan berobat pun susah? Negara harus hadir lebih kuat di sini. Dengan dana Otsus Rp12,69 triliun, tidak boleh ada lagi alasan sekolah rusak dan warga sakit tidak terlayani. Otsus harus benar-benar dirasakan untuk pendidikan dan kesehatan yang memerdekakan warga,” kata Eduard.
Eduard mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan 3 hal:
1. Infrastruktur Pendidikan: Pembangunan dan rehabilitasi sekolah di distrik terluar, penambahan guru, serta bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
2. Infrastruktur Kesehatan: Penguatan puskesmas, penyediaan dokter dan tenaga kesehatan tetap di distrik, serta jaminan pengobatan gratis bagi warga miskin.
3. Akses Jalan & Transportasi: Pembukaan akses jalan ke kampung-kampung agar anak bisa ke sekolah dan warga sakit bisa cepat dirujuk.
“MRP akan terus mengawal agar dana Otsus Rp12,69 triliun dan kebijakan afirmatif benar-benar sampai untuk sekolah dan puskesmas, bukan habis di atas kertas. Apalagi kami sudah minta data resmi ke Pemkab Bintuni. Transparansi ini kunci agar kemakmuran dirasakan dari kota sampai ke kampung,” tutupnya.
Dwi
