Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan angka itu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Suahasil, tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut sudah membaik, meski masih perlu terus ditingkatkan. Pemerintah, katanya, terus memperbaiki pelaksanaan MBG terutama dari sisi tata kelola agar program prioritas itu berjalan lebih baik.
Bendahara negara itu juga menegaskan bahwa pembenahan tidak berhenti di angka realisasi anggaran. Pemerintah mendorong perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG.
- Realisasi anggaran MBG mencapai Rp 173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026.
- Pemerintah menilai tata kelola MBG membaik, tetapi masih perlu ditingkatkan.
- BGN telah mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah 3T dan wilayah dengan stunting tinggi.
Perbaikan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan anggaran yang telah dialokasikan memberi manfaat sesuai tujuan program. Suahasil menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas belanja negara, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Reformasi di tubuh BGN
Suahasil menyoroti kerja manajemen baru BGN yang telah bertugas sejak Juli lalu. Menurutnya, tim tersebut mulai melakukan berbagai reformasi atas tata kelola Makan Bergizi Gratis.
“Di teman-teman manajemen baru Badan Gizi Nasional yang telah bekerja sejak bulan Juli lalu telah mulai melakukan berbagai macam reform atas tata kelola Makan Bergizi Gratis.”
— Suahasil Nazara, Menteri Keuangan
Reformasi itu mencakup tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan atas SPPI, pengecekan ketepatan sasaran di lapangan, hingga akses ke wilayah prioritas. Pemerintah menilai langkah tersebut menyentuh titik-titik yang selama ini dianggap rawan dalam pelaksanaan program.
Selain itu, BGN telah mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, serta di daerah dengan angka stunting tinggi. Aspek keamanan juga menjadi perhatian, sejalan dengan uji coba prasmanan di sekolah.
BGN turut menggunakan rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal dalam operasionalnya. Bagi pemerintah, pilihan itu tidak hanya mempercepat distribusi, tetapi juga memberi dampak ekonomi di tingkat daerah.
Realisasi anggaran MBG menjadi salah satu indikator utama kinerja belanja negara di tengah besarnya alokasi untuk program prioritas nasional.
Suahasil menyatakan apresiasinya atas berbagai reformasi yang dilakukan BGN. Menurutnya, langkah itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG ke depan.
“Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” kata Suahasil.
Dengan realisasi yang sudah mencapai Rp 173,21 triliun per akhir Oktober, perhatian pemerintah kini tertuju pada dua hal: memastikan tata kelola BGN dan SPPG berjalan sesuai standar, serta menjaga agar anggaran yang terserap benar-benar sampai ke sasaran. Suahasil menegaskan, perbaikan tata kelola akan terus didorong agar pelaksanaan program semakin efektif.
Pertanyaan Umum
Berapa realisasi anggaran MBG hingga 31 Oktober 2026?
Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026, menurut Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Apa saja bentuk reformasi tata kelola yang dilakukan BGN?
Reformasi mencakup tata kelola SPPG, pengawasan atas SPPI, pengecekan ketepatan sasaran di lapangan, akses wilayah prioritas, pengaktifan 1.500 SPPG di daerah 3T dan daerah dengan stunting tinggi, uji coba prasmanan di sekolah, serta penggunaan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal.
Sejak kapan manajemen baru BGN bekerja?
Manajemen baru Badan Gizi Nasional telah bekerja sejak Juli 2026 dan mulai melakukan berbagai reformasi atas tata kelola program MBG.
Sumber: Katadata
