DEPOK_HARIANESIA.COM, 20 Oktober 2026, Transparansi penggunaan anggaran publik dalam kegiatan pengenalan Batik Depok menjadi sorotan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok telah mengakui kegiatan tersebut menggunakan anggaran pemerintah. Namun, sejumlah pertanyaan terkait rincian anggaran dan mekanisme pelaksanaannya masih belum memperoleh penjelasan lengkap.
Pemimpin Redaksi HARIANESIA.COM, Heri Yanto, menghubungi Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kota Depok, H. Ahmad Rifai, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (20/10/2026), untuk meminta klarifikasi mengenai sumber anggaran, tujuan program, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam jawabannya, Ahmad Rifai menyatakan bahwa kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang telah diinput dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Ia juga menegaskan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari anggaran sebelumnya, bukan anggaran tambahan tahun berjalan sebagaimana ditanyakan awak media.
“Kita mencoba memperkenalkan kepada masyarakat tentang Batik Depok, dan berupaya agar UKM naik kelas,” demikian penjelasan Ahmad Rifai melalui pesan WhatsApp.
Menurut Rifai, Batik Depok mengangkat ikon, sejarah, dan kekayaan budaya lokal. Penentuan lokasi kegiatan, lanjutnya, mempertimbangkan upaya memperluas pengenalan Batik Depok kepada masyarakat, dengan harapan produknya dapat masuk ke pusat perbelanjaan atau mal.
Ia juga menjelaskan bahwa lokasi kegiatan ditentukan oleh Bidang Perdagangan dengan persetujuan Kepala Dinas.
Meski penggunaan anggaran telah diakui, awak media masih meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rincian alokasi dana, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta kemungkinan keterlibatan pihak ketiga.
Pertanyaan tersebut penting untuk memperjelas bagaimana anggaran publik digunakan, siapa pelaksana kegiatan, dan bagaimana pertanggungjawabannya dilakukan.
Namun, hingga berita ini disusun, pertanyaan lanjutan mengenai apakah kegiatan dilaksanakan melalui pihak ketiga atau menggunakan mekanisme lain belum memperoleh jawaban lebih lanjut dari Ahmad Rifai.
Belum adanya penjelasan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Akan tetapi, keterbukaan informasi tetap diperlukan agar masyarakat dapat memahami proses penggunaan anggaran secara utuh.
Upaya memperkenalkan Batik Depok dan mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) agar naik kelas merupakan tujuan yang patut didukung. Namun, program yang menggunakan uang rakyat semestinya tidak hanya dinilai dari tujuan yang disampaikan, melainkan juga dari perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan pertanggungjawabannya.
Publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut memiliki target yang terukur, bagaimana dampaknya terhadap pelaku UKM, serta apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.
Terlebih, jika kegiatan ditujukan untuk memperluas pasar Batik Depok hingga pusat perbelanjaan, perlu ada kejelasan mengenai indikator keberhasilan dan tindak lanjut konkret bagi para pelaku usaha.
HARIANESIA.COM menegaskan bahwa permintaan klarifikasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya menjaga transparansi penggunaan anggaran publik.
Disdagin Kota Depok diharapkan memberikan penjelasan mengenai besaran dan rincian anggaran, dokumen perencanaan yang relevan, mekanisme pengadaan atau pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang hendak dicapai.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan masih ditunggu. HARIANESIA.COM membuka ruang bagi Disdagin Kota Depok untuk menyampaikan keterangan tambahan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Sebab, ketika anggaran yang digunakan merupakan uang publik, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Red
