Bandung, — Keputusan Komisi III DPR RI yang memastikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden mendapat respons positif dari berbagai kalangan di Kota Bandung. Organisasi kemasyarakatan dan tokoh pemuda menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kewibawaan institusi kepolisian sekaligus menjamin stabilitas sistem keamanan nasional.
Mereka menilai, keputusan yang dihasilkan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 itu merupakan bentuk konsistensi negara dalam menjaga kemandirian dan efektivitas institusi kepolisian. Penegasan kedudukan Polri dinilai penting agar fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan berjalan tanpa intervensi kepentingan sektoral.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Aliansi Sunda Ngahiji Jawa Barat Sdr. Deden Keputusan DPR RI tersebut mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan kelembagaan Polri saat ini. Ia menilai keputusan tersebut sudah tepat dan sejalan dengan semangat pembenahan institusi kepolisian, Dengan perubahan struktur yang tidak matang justru berpotensi menghambat proses reformasi yang sedang berjalan.
“Kami melihat Polri membutuhkan penguatan, bukan perubahan struktur yang bisa melemahkan sistem komando. Dengan tetap berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki ruang yang lebih luas untuk berbenah dan meningkatkan profesionalisme,” ujar Deden, Kamis (19/2/2026).
Lepi
