Jakarta – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (KPKB) menyoroti maraknya praktik korupsi yang dinilai semakin ugal-ugalan dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Akibatnya, rakyat kecil harus menanggung beban berat hingga merasakan kemiskinan ekstrem dan tekanan ekonomi yang semakin menjerit.
Ketua Umum KPKB, Dede Mulyana, menyampaikan bahwa praktik korupsi yang tidak terkendali telah menggerus anggaran pembangunan, memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, serta menghambat program-program kesejahteraan masyarakat.
“Ketika anggaran dikorupsi, yang jadi korban adalah rakyat. Bantuan sosial tersendat, pembangunan infrastruktur terbengkalai, lapangan kerja tidak terbuka maksimal. Akibatnya masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok,” tegas Dede Mulyana.Kamis 12 /02/ 2026
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini semakin dirasakan berat oleh masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun, sementara kesempatan kerja terbatas. Banyak warga mengeluhkan sulitnya mencari penghasilan tetap, bahkan sebagian terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
KPKB menilai, jika praktik korupsi tidak ditangani secara serius dan tegas, maka dampaknya akan semakin luas dan memperparah angka kemiskinan di daerah.
Solusi Ekonomi yang Ditawarkan KPKB
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat, Aktivis KPKB menawarkan sejumlah solusi konkret:
Transparansi dan Pengawasan Anggaran Pemerintah daerah harus membuka secara transparan penggunaan APBD, serta melibatkan masyarakat dan lembaga independen dalam pengawasan program pembangunan.
Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih Aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu, agar menimbulkan efek jera.
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM melalui bantuan modal tanpa bunga, pelatihan usaha, serta akses pemasaran digital untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Program Padat Karya dan Lapangan Kerja Lokal Mengoptimalkan program padat karya berbasis desa untuk menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran.
Penguatan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Data penerima bantuan harus diperbarui secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat miskin yang membutuhkan.
Digitalisasi Sistem Keuangan Daerah Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan anggaran untuk meminimalisir potensi penyimpangan.
Dede Mulyana menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal menyelamatkan masa depan ekonomi rakyat.
“Kalau korupsi terus dibiarkan, jangan heran kalau rakyat semakin miskin. Ini bukan hanya soal uang negara, tapi soal nasib generasi ke depan. KPKB akan terus mengawal dan bersuara demi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dengan adanya dorongan pengawasan ketat dan langkah konkret pemulihan ekonomi, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat dapat berangsur membaik serta kepercayaan publik terhadap pemerintah kembali pulih.
Penulis : Dede Mulyana
