Lebak – Ketua Umum Aktivis LSM KPKB Dede Mulyana kembali menyoroti transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Kali ini, Aktivis KPKB mempertanyakan isi serta kejelasan surat balasan klarifikasi yang sebelumnya telah mereka layangkan terkait sejumlah program pertanian di wilayah Kabupaten Lebak.
Menurut pernyataan Aktivis KPKB, surat klarifikasi tersebut diajukan sebagai bentuk kepedulian dan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran serta realisasi program yang bersumber dari dana pemerintah. Namun, sampai hari ini belum ada balasan yang diterimanya.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa seluruh program benar-benar tepat sasaran, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh para petani. Jika jawaban yang diberikan belum jelas, maka wajar kami mempertanyakan kembali,” Ketum Aktivis KPKB.
Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain terkait mekanisme penyaluran bantuan, data penerima manfaat, serta rincian penggunaan anggaran program pertanian tahun berjalan. Aktivis KPKB menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mendorong keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, masyarakat berharap agar polemik ini dapat segera mendapat penjelasan yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan prasangka di tengah publik. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
Aktivis KPKB menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga memperoleh penjelasan yang lengkap dan terbuka. Mereka juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya para petani di Kabupaten Lebak.
Penulis : Dede Mulyana
