Jakarta — Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB) menyoroti maraknya kasus korupsi yang terus mencuat ke ruang publik. Mulai dari dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos), kasus korupsi kuota haji, hingga berbagai perkara lain yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap, dinilai telah membuat negeri ini “sesak” oleh praktik korupsi yang sistemik.
Ketua Umum Aktivis LSM KPKB, Dede Mulyana, menyampaikan bahwa korupsi tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah menjalar ke berbagai sektor strategis yang seharusnya menyentuh langsung kepentingan rakyat. “Negeri ini sesak dengan kasus korupsi. Dari bansos yang mestinya untuk rakyat kecil, kuota haji yang menyangkut ibadah umat, sampai kasus-kasus besar lain yang masih gelap dan belum diungkap tuntas,” ujarnya, Jumat (10/1).
Menurut Dede , korupsi bansos merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan karena dilakukan saat rakyat berada dalam kondisi sulit. Sementara itu, dugaan korupsi kuota haji dinilai mencederai nilai-nilai moral dan keagamaan, serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah.
“Kami melihat ada pola berulang: kasus terbongkar, pelaku ditangkap, tetapi akar masalahnya tidak pernah benar-benar dibereskan. Akibatnya, kasus baru terus bermunculan,” tegasnya.
KPKB juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bertindak lebih berani dan transparan dalam mengungkap kasus-kasus besar yang diduga melibatkan aktor kuat. Selain itu, KPKB meminta pemerintah melakukan pembenahan sistem pengawasan agar celah korupsi dapat ditutup sejak awal.
“Tanpa keberanian politik dan penegakan hukum yang konsisten, korupsi akan terus menjadi penyakit kronis bangsa ini,” pungkasnya.
Penulis : Dede Mulyana
