Jakarta— Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (KPKB) menyatakan komitmennya untuk mengawal secara ketat proses hukum kasus tindak pidana korupsi yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi.
Ketua Umum KPKB, Dede Mulyana, menegaskan bahwa setiap perkara korupsi yang ditangani KPK harus diproses secara profesional hingga tuntas. Ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik-praktik
“bermain perkara” yang dapat mencederai rasa keadilan publik.
“Kami dari KPKB akan mengawal ketat seluruh tahapan proses hukum kasus OTT KPK. Jangan sampai ada upaya melemahkan perkara, baik melalui intervensi politik, lobi kekuasaan, maupun praktik transaksional,” tegas Dede kepada awak media, Minggu 2026
Menurutnya, OTT KPK merupakan bukti kuat bahwa praktik korupsi masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, ia menilai pengawasan publik sangat penting agar proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berjalan objektif dan akuntabel.
“KPK harus konsisten dan berani menuntaskan kasus sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
KPKB juga mengajak masyarakat dan elemen sipil lainnya untuk turut mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Transparansi penanganan perkara, kata Dede, akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka penanganannya pun harus luar biasa, jujur, dan terbuka. Kami akan terus bersuara dan bertindak sebagai kontrol sosial,” pungkasnya.
Penulis : Dede Mulyana
