Lebak_HARIANESIA.COM— Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) menyoroti kebijakan efisiensi anggaran daerah yang dinilai perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak terhadap pelayanan publik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ketua Umum Aktivis KPKB, Dede Mulyana, mengatakan bahwa efisiensi anggaran pada dasarnya dapat dilakukan, namun jangan sampai anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat justru menjadi sasaran pemangkasan.
“Efisiensi bukan solusi apabila pelaksanaannya justru mengurangi pelayanan dasar masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan secara ekonomi semakin terbebani akibat kebijakan efisiensi,” ujar Dede Mulyana.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan penghematan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan tidak mengorbankan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
KPKB juga mendorong pemerintah untuk lebih serius melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, termasuk mencegah pemborosan, penyalahgunaan anggaran, serta praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan daerah.
“Yang harus ditekan adalah pemborosan dan potensi kebocoran anggaran. Jangan sampai semangat efisiensi justru dirasakan rakyat dalam bentuk berkurangnya pelayanan dan bertambahnya beban kehidupan,” tegasnya.
KPKB menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran pemerintah serta menyampaikan temuan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dede
