Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Ekonomi

PP 4/2026 Percepat Penagihan Piutang Negara, Termasuk BLBI

×

PP 4/2026 Percepat Penagihan Piutang Negara, Termasuk BLBI

Sebarkan artikel ini
PP 4/2026 Percepat Penagihan Piutang Negara — Penagihan piutang negara dan pengambilalihan aset jaminan BLBI berdasarkan PP 4/2026
PP 4/2026 mempercepat penagihan piutang negara, termasuk sisa hak tagih BLBI, melalui pengambilalihan aset jaminan.
Banner Iklan Harianesia 468x60

Kementerian Keuangan membuka jalur baru untuk mempercepat penagihan piutang negara, termasuk menuntaskan sisa hak tagih dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini berjalan alot. Lewat aturan anyar, negara kini bisa langsung mengambil alih aset jaminan para penunggak utang, termasuk aset terkait kasus Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan publik.

Landasan hukum baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Regulasi ini merombak mekanisme pendayagunaan barang jaminan agar tidak sekadar bergantung pada proses lelang.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Selama ini, penjualan aset sitaan BLBI bernilai jumbo kerap menemui jalan buntu karena sepi peminat. Kondisi itu pula yang terjadi pada sejumlah aset jaminan terkait utang PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto.

Dengan terbitnya PP 4/2026, utang tersebut bisa dilunasi melalui skema pengambilalihan aset oleh negara. Aset yang diambil alih nantinya dipakai untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan fasilitas umum, bukan semata dijual di meja lelang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, menegaskan pihaknya akan mengawal eksekusi aturan ini dengan memperkuat pengawasan dan kerja sama lintas lembaga. Menurut dia, pengurusan piutang negara menuntut sinergi antarinstansi yang rapi.

“DJKN terus berupaya memperkuat kerja sama antarinstansi, mengoptimalkan pertukaran data dan informasi, serta memanfaatkan teknologi agar pengurusan piutang negara semakin efektif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.”

— Evita Manthovani, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu

Pernyataan itu disampaikan Evita dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (21/11). Ia juga menekankan bahwa penagihan piutang negara bukan pekerjaan sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan.

Baca Juga :  Harga Emas Antam Hari Ini 14 Oktober 2026 Stagnan, Buyback Rp 2.383.000

Karena itu, strategi yang ditempuh disesuaikan dengan kondisi penanggung utang serta status hukum dan fisik dari aset yang dijaminkan. Pendekatan yang sama tidak selalu bisa diterapkan pada setiap kasus.

Untuk kasus PT TPN, aset jaminan yang disita negara berada di Karawang, Jawa Barat. Rincian kewajiban dan asetnya tercatat dalam data berikut.

Penanggung utangPT Timor Putra Nasional (TPN)
Total kewajibanSekitar Rp 2,61 triliun
Aset jaminanEmpat bidang tanah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat
LuasSekitar 124 hektare
Tahun penyitaan2021

Setelah aset jaminan resmi beralih status menjadi kekayaan negara, pemerintah sudah menyiapkan beberapa opsi pemanfaatan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.06/2020 yang telah diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022 serta PMK Nomor 170 Tahun 2023, aset-aset tersebut tidak melulu harus dijual.

Pemerintah dapat menyewakan aset sitaan itu, menetapkannya sebagai aset operasional kementerian atau lembaga, hingga menghibahkannya kepada pemerintah daerah. Dengan cara itu, manfaat aset bisa langsung dirasakan masyarakat luas.

LMAN Belum Menerima Penyerahan Aset

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebelumnya menyatakan belum menerima penyerahan aset sitaan terkait kasus BLBI milik Tommy Soeharto. Aset berupa lahan seluas sekitar 124 hektare di Karawang, Jawa Barat, itu masih berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Direktur Utama LMAN Meirijal Nur mengatakan instansinya belum mendapatkan penugasan untuk mengelola aset tersebut. “Sepertinya aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN, ya, karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini,” kata Meirijal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11).

Baca Juga :  TPID Gorontalo Raih Terbaik IV Nasional di TPID Award 2026

Meski demikian, LMAN menyatakan siap menerima pengelolaan apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya. Lembaga itu tidak membedakan aset berdasarkan siapa pihak yang sebelumnya memiliki atau berkaitan dengan aset tersebut.

“Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, dan kita akan terima itu dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” katanya.

Empat Bidang Tanah dan Tiga Kali Lelang Tanpa Pembeli

Aset Tommy Soeharto yang disita negara berkaitan dengan utang PT TPN dalam kasus BLBI. Pemerintah menyita aset tersebut pada 2021 setelah upaya penagihan kewajiban kepada negara tidak membuahkan penyelesaian.

Total kewajiban PT TPN kepada pemerintah mencapai sekitar Rp 2,61 triliun. Penyitaan dilakukan terhadap empat bidang tanah di Kabupaten Karawang dengan luas keseluruhan sekitar 124 hektare.

Keempat bidang tanah tersebut berada di Desa Kamojing, Kalihurip, dan Cikampek Pusaka. Aset itu terdaftar atas nama PT KIA Timor Motors dan PT Timor Industri Komponen.

Setelah disita, pemerintah berupaya menjual aset tersebut melalui mekanisme lelang. Namun, hingga Januari 2024, DJKN mencatat sudah tiga kali melelang aset itu sejak 2022 tanpa mendapatkan pembeli.

12 Januari 2022 — Lelang pertama digelar dengan harga limit Rp 2,42 triliun, tidak ada pembeli.

Lelang kedua — Harga limit diturunkan menjadi Rp 2,15 triliun, tetap tak menarik minat pasar.

17 Juni 2022 — Lelang ketiga dengan harga limit Rp 2,064 triliun, kembali tanpa pembeli.

Saat itu, DJKN mengidentifikasi tingginya harga dan anggapan bahwa aset tersebut merupakan barang bermasalah sebagai sejumlah faktor yang membuat calon pembeli enggan mengikuti lelang. Dua faktor itu yang membuat tiga kali penawaran berakhir tanpa transaksi.

Baca Juga :  Tekan Kemiskinan, Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa

Dengan belum diserahkannya aset tersebut kepada LMAN, pengelolaannya masih berada di DJKN. Sementara itu, LMAN saat ini mengelola 335 aset negara hingga November 2026 yang berasal dari sejumlah sumber, antara lain bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BLBI, bank dalam likuidasi, dan bekas Pertamina.

Bagi pemerintah, PP 4/2026 menjadi salah satu jalan keluar dari kebuntuan itu. Alih-alih terus menurunkan harga limit lelang, negara bisa memanfaatkan aset jaminan untuk kepentingan pemerintahan atau fasilitas umum, sembari tetap menuntaskan kewajiban penanggung utang.

Pertanyaan Umum

Apa isi PP Nomor 4 Tahun 2026?

PP tersebut mengubah PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Perubahan utamanya merombak mekanisme pendayagunaan barang jaminan agar negara tidak hanya bergantung pada lelang, tetapi juga dapat mengambil alih aset untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum.

Berapa nilai utang PT TPN dan luas asetnya?

Total kewajiban PT Timor Putra Nasional kepada pemerintah mencapai sekitar Rp 2,61 triliun. Aset jaminan yang disita berupa empat bidang tanah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan luas keseluruhan sekitar 124 hektare.

Apakah aset Tommy Soeharto sudah dikelola LMAN?

Belum. LMAN menyatakan belum menerima penugasan untuk mengelola aset tersebut, yang hingga kini masih berada di bawah pengelolaan DJKN Kementerian Keuangan. LMAN menyatakan siap menerima pengelolaan jika pemerintah memutuskan menyerahkannya.

Sumber: Katadata

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600