Setelah OTT Kadis PUPR dan penetapan 8 tersangka baru, kini giliran rumah mantan Kadis PU digeledah. Gubernur Bobby membenarkan, tapi belum menyebut nama.
JAKARTA –Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akhirnya buka suara soal penggeledahan KPK yang menyasar rumah seorang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Bobby membenarkan penggeledahan itu dan menyebut informasi tersebut ia peroleh dari Inspektorat.
“Inspektorat melaporkan bahwa rumah salah satu mantan Kadis PU yang kini menjabat kepala OPD lain digeledah KPK. Itu berkaitan dengan kegiatan di PU,” ujar Bobby di sela kunjungan Menko PMK Sugiono di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).
Bobby menjelaskan, penggeledahan terkait kegiatan di Balai Jalan dan provinsi, dengan anggaran yang disorot masuk tahun anggaran 2023. “Kegiatan itu di Balai Jalan dan berhubungan dengan provinsi. Anggarannya TA 2023,” tegasnya. Ia tidak menyebut nama kepala OPD maupun rincian kegiatan yang dimaksud. Media setempat melaporkan rumah yang digeledah itu milik mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Mulyono.
Penggeledahan itu sendiri berlangsung Senin–Selasa (9–10/11/2026) di enam lokasi: kantor Satker Wilayah 1 dan Wilayah 2 BBPJN Sumut, dua rumah pihak swasta selaku kontraktor, rumah mantan Kadis PU Sumut, serta rumah mantan Kasatker BBPJN Sumut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN Sumut periode 2023–2025.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025 yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan kawan-kawan. Pada 30 September 2026, KPK menetapkan delapan tersangka baru dari klaster BBPJN Sumut — tujuh di antaranya ditahan — dalam konstruksi dugaan commitment fee yang dipatok secara sistematis berdasarkan jenjang jabatan. KPK juga telah membuka peluang mendalami peran Bobby setelah fakta persidangan mengungkap pergeseran anggaran hingga enam kali melalui Peraturan Gubernur untuk dua proyek jalan di Padang Lawas Utara senilai sekitar Rp165 miliar yang tidak tercantum dalam APBD murni.
Bobby memastikan Pemprov Sumut kooperatif, dan menurutnya Inspektorat sudah menyampaikan laporan awal serta aktif melaporkan perkembangan. Kini publik menunggu KPK memperjelas status, objek, dan pihak yang akan dimintai keterangan — termasuk apakah penelusuran akan bergerak dari Balai Jalan menuju lingkungan Pemprov Sumut sendiri.
Sampai saat ini Bobby belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Penggeledahan pun bukan vonis, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak yang terseret namanya.
(M. Chairul)




















