Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
TNI-POLRI

LPKSM Desak Transparansi Polres Kebumen: Tuntut 7 Laporan “Mandul”

×

LPKSM Desak Transparansi Polres Kebumen: Tuntut 7 Laporan “Mandul”

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Kebumen – Anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kresna Cakra, Sugiyono, S.H., mendatangi Mapolres Kebumen untuk mempertanyakan perkembangan tujuh laporan yang telah ia ajukan sejak Desember 2025 hingga September 2026.

Sugiyono mendesak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kebumen memberikan kepastian hukum melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan gelar perkara yang transparan.

Banner Iklan Harianesia 300x600Banner Iklan Harianesia 300x600

Ia menilai bahwa penanganan ketujuh laporan tersebut belum menunjukkan progres yang jelas.

“Datang ke Polres bukan untuk membuat keributan. Tapi saya hanya mempertanyakan kepastian hukum sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Sugiyono, Senin (16/11/2026).

Sugiyono menambahkan, dari sudut pandangnya sebagai pelapor, proses penanganan kasus terasa “mandul” atau bergerak di tempat. Sebab sampai saat ini tidak mendapatkan informasi memadai mengenai status laporan, apakah masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, atau sudah dilakukan Surat Perintah Penyidikan (SPDP).

Baca Juga :  Polres Boyolali Gelar Apel Quick Respon Terpadu di Rest Area KM 487 B, Persiapan Mengahadapi Nataru

Berdasarkan dokumen yang ditunjukkan kepada media, tujuh laporan tersebut meliputi:

1. Rekom/583/XII/2025/SPKT (23 Desember 2025): Dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
2. 18/LP/LPKSM/VII/2026 (15 Juli 2026): Dugaan tindak pidana galian C ilegal.
3. Rekom/368/VIII/2026/SPKT (10 Agustus 2026): Dugaan pendistribusian informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik.
4. LP/B/54/VIII/2026/SPKT (10 Agustus 2026): Dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
5. Rekom/380/VIII/2026/SPKT (14 Agustus 2026): Dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemberian keterangan palsu.
6. Rekom/458/IX/2026/SPKT (27 September 2026): Dugaan penganiayaan dan penghasutan.
7. LP/B/69/IX/2026/SPKT (29 September 2026): Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Sugiyono secara khusus juga menyoroti laporan dugaan pencemaran nama baik berbasis ITE yang menurut informasinya telah naik ke tahap penyidikan.

Ia mendesak agar gelar perkara segera dilakukan secara objektif, melibatkan ahli ITE dan ahli bahasa sesuai UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Baca Juga :  Bhabinkamtibmas Wilayah Hukum Polsek Dramaga Desa Dramaga Giat Cooling Sistem Sambangi Warganya Yang Sedang Melaksanakan Siskamling Dimalam Pergantian Tahun Baru 2025 Cipta Kondisi

“Jika bukti cukup, tetapkan tersangka. Jika belum cukup, sampaikan kekurangannya melalui SP2HP. Jangan digantung,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama. Ia sempat menyinggung adanya laporan dugaan pemerasan yang pernah ditujukan kepadanya oleh pihak yang ia sebut sebagai “Aliansi Kebumen”. Menurutnya, laporan tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Sugiyono menyatakan bahwa ia telah melaporkan balik pihak tersebut, namun hingga kini belum ada tindak lanjut jelas dari Polres Kebumen.

Ia menilai, dengan terbitnya SP3 pada laporan yang menimpanya, tidak ada alasan bagi penyidik untuk menunda penanganan tujuh laporan yang ia ajukan serta laporan balik yang sudah di sampaikan.

“Dari tujuh laporan saya sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas,” pungkasnya.

Mengingatkan bahwa penerbitan SP2HP adalah hak konstitusional pelapor yang dijamin dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap No. 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan SP2HP.

Baca Juga :  Kedapatan Bawa Sabu, Pria Asal Solo Diamankan Satresnarkoba Polres Wonogiri

Aturan tersebut mewajibkan penyidik memberikan pemberitahuan perkembangan penyidikan secara berkala kepada pelapor.

Hingga berita ini diterbitkan, media telah menghubungi Humas Polres Kebumen untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi resmi terkait status ketujuh laporan tersebut serta penerbitan SP2HP. Namun, tanggapan resmi dari pihak kepolisian masih dalam proses permintaan.

Redaksi secara tegas memegang teguh asas praduga tak bersalah. Segala istilah yang bersifat penilaian subjektif (seperti “mandul” atau “gelap gulita”) adalah kutipan langsung dari narasumber sebagai bentuk aspirasi pelapor, bukan kesimpulan atau penilaian redaksi.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Polres Kebumen maupun pihak lain yang merasa diberatkan oleh pemberitaan ini, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Mariyo

Banner Iklan 1Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600