Prof. Connie Rahakundini Bakrie: Bedakan Legalitas, Legitimasi Politik, dan Legitimasi Moral
Jakarta, 14 November 2026 —Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diserahkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) terus memicu sorotan luas dari kalangan akademisi dan pengamat.
Salah satunya disampaikan Prof. Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat dan Analis Pertahanan, Militer, serta Hubungan Internasional, dalam sebuah wawancara / dialog publik bersama seorang profesor, yang videonya beredar di media sosial. Ia menegaskan, kritik yang selama ini disampaikannya bukan didasari kebencian personal, melainkan sebagai proses politik dan kepedulian terhadap ketatanegaraan.
“Mungkin harus saya terangkan bahwa menurut saya, walaupun anti Gibran sejak awal karena menabrak-menabrak konstitusi, saya tidak pernah menganggap kritik sebagai permusuhan. Kritik itu adalah sebuah proses politik, bukan benci manusianya,” ujar Prof. Connie.
Ia menambahkan, ketika pihak yang dikritik mengambil keputusan yang patut dihormati, publik harus secara jujur dan intelektual mampu mengakuinya.
“Ketika ada manusia yang kita kritik itu mengambil keputusan yang patut dihormati, menurut aku kita harus secara jujur dan secara intelektual mampu mengakui itu. Itu menjadi penting,” katanya.
Bukan Berarti Semua Selesai
Menurut Prof. Connie Rahakundini Bakrie, pengunduran diri tersebut bukan berarti seluruh persoalan selesai. Keputusan meninggalkan kekuasaan justru membuka kesempatan bagi bangsa ini untuk memperbaiki sesuatu yang lebih besar.
“Persoalan ini bukan artinya dia sudah selesai semua. Tapi bagaimana keputusan untuk meninggalkan kekuasaan itu sebenarnya membuka kesempatan bagi bangsa ini memperbaiki suatu yang lebih besar,” ujar Prof. Connie.
Bedakan Tiga Legitimasi
Dalam wawancara itu, Prof. Connie mengajak publik membedakan tiga hal yang sering dicampuradukkan: legalitas, legitimasi politik, dan legitimasi moral.
“Saya rasa kita harus bedakan antara legalitas, legitimasi politik, dan legitimasi moral,” tegasnya.
Ia mengaku sejak awal mengkritik proses pencalonan Gibran, bukan semata-mata pribadinya. Ia menyebut dirinya bukan aktivis, melainkan akademisi, yang pada saat itu turun bersama Usman Hamid, Al Araf, dan kawan-kawan ke depan Istana ketika Presiden Joko Widodo dinilai menabrak-nabrak konstitusi untuk Gibran.
“Seseorang itu boleh saja mendapat jabatan melalui sebuah proses yang dinyatakan sah. Tapi publik tidak boleh atau tidak akan diam mengenai keadilan atas proses yang membawa dia ke sana,” ujar Prof. Connie Rahakundini Bakrie.
Preseden untuk Generasi Berikutnya
Ia menegaskan, perhatian utamanya bukan pada nama Gibran, melainkan pada preseden ketatanegaraan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Sejak awal perhatian saya itu bukan semata-mata pada pribadi Gibran. Perhatian saya itu adalah kepada preseden ketatanegaraan yang kita tinggalkan untuk generasi kita berikutnya,” kata Prof. Connie.
Menurutnya, bangsa ini tidak boleh memperdebatkan apakah aturan dibentuk untuk melayani keadilan atau untuk melayani akomodasi kekuasaan. Persoalannya harus jauh melampaui masalah individu.
“Bangsa ini tidak boleh memperdebatkan apakah aturan itu dibentuk untuk melayani keadilan atau dibentuk untuk melayani akomodasi kekuasaan. Persoalannya ini harus jauh melampaui masalah individu,” ujarnya.
Legitimasi Harus Dipelihara
Ia menilai pengunduran diri Gibran membuktikan bahwa kontroversi yang selama ini diperdebatkan telah mendahului dan memperlihatkan bahwa legitimasi harus bisa dipelihara, bahkan ketika seseorang telah berhasil merebut kekuasaan dan telah dilantik.
“Pengunduran diri Gibran kali ini menurut saya membuktikan kontroversi yang kita tahu tadi sudah sangat mendahului dan memperlihatkan betapa legitimasi itu harus bisa dipelihara bahkan ketika orang itu telah mendapatkan kekuasaan, telah berhasil merebut kekuasaan, bahkan telah dilantik,” ujar Prof. Connie Rahakundini Bakrie.
Ia mengingatkan, negara akan kehilangan martabatnya ketika hukum dilanggar dan masyarakat tidak lagi percaya bahwa hukum berlaku untuk semua orang.
“Negara tidak akan mau selalu kehilangan martabatnya ketika hukum dilanggar. Kalau masyarakat meyakini hukum sudah tidak adil lagi atau tidak percaya lagi bahwa hukum itu berlaku pada semua orang, maka negara kehilangan martabat,” tutupnya.
Konteks:
Gibran dalam pernyataan resminya menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan Wakil Presiden tidak berkaitan dengan polemik ijazah, dan menyebut keputusan tersebut diambil atas pertimbangan pribadi setelah proses panjang.
Ia menyatakan, “Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah.”
Pengunduran diri tersebut terjadi sehari setelah gelombang usulan pemakzulan bergulir di parlemen, dan DPR RI membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas nasib jabatannya.
(DW)
