Komnas HAM: TNI, Polri, dan Kepala Kampung Juga Wajib Belajar HAM, Bukan Hanya Aktivis
WAMENA_Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) melahirkan 16 kader Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender/HRD) dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelatihan ini digelar di Wamena, Selasa (11/11/2026), sebagai investasi jangka panjang membangun manusia Papua yang peduli pada keadilan, perdamaian, dan martabat kemanusiaan. Dua orang terbaik dari setiap kabupaten dipersiapkan menjadi garda depan pendidikan HAM, pemantauan, investigasi, pencarian fakta, dan advokasi di kampung-kampung.
Empat narasumber turun langsung menempa para kader:
– Frits B Ramandey, Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua
– Gustap Kawer, PAHAM Papua
– Tommy, YLBHI Jakarta
– Theo Hesegem, Direktur Eksekutif YKKMP
Para kader tidak hanya dibekali teori. Mereka dilatih cara memeriksa informasi awal, menyusun kronologi, mengumpulkan bukti, mendokumentasikan dugaan pelanggaran, hingga menyusun laporan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Pesan Tegas Komnas HAM”
Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, memberi catatan keras. Pendidikan HAM selama ini terlalu sempit.
“Pendidikan HAM tidak boleh hanya untuk LSM. Pemerintah daerah, TNI, Polri, Satpol PP, kepala distrik, kepala kampung, OPD, tokoh adat dan tokoh agama wajib belajar HAM. Karena penghormatan terhadap martabat manusia adalah kewajiban dalam pelayanan publik,” tegas Frits di hadapan peserta.
Frits mengapresiasi antusiasme peserta. Selama materi, tak satu pun peserta mengantuk. Gestur dan perhatian penuh dinilai sebagai modal awal menjadi pembela HAM yang serius.
“Doktrin YKKMP: Bela Manusia, Bukan Bela Identitas”
Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menggarisbawahi doktrin paling penting:
“Pembela HAM bukan musuh negara. Bukan musuh TNI-Polri. Bukan musuh pemerintah. Pembela HAM adalah pembela manusia.”
Theo menegaskan, YKKMP tidak sedang mencetak pembela kelompok, pembela suku, atau pembela kepentingan politik.
“Kita tidak sedang mempersiapkan orang untuk memusuhi pemerintah. Kita sedang mempersiapkan Pembela HAM untuk membela manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan Allah menurut gambar dan rupa-Nya (Kejadian 1:26-27). Setiap manusia punya martabat,” kata Theo.
PRINSIP YKKMP: Pembela HAM tidak memilih siapa yang layak dibela berdasarkan identitasnya. Pembela HAM membela setiap manusia berdasarkan hak dan martabat kemanusiaannya.
YKKMP juga menegaskan, mengkritik pemerintah bukan melawan negara, dan mengungkap dugaan pelanggaran bukan membenci aparat.
“Kritik adalah modal bagi perbaikan. Penghormatan terhadap HAM adalah fondasi bagi keadilan, perdamaian, dan kehidupan yang bermartabat di Tanah Papua,” ujarnya.
Ke depan, 16 kader ini akan diperkenalkan kepada TNI, Polri, dan pemerintah daerah di delapan kabupaten untuk membuka ruang komunikasi, membangun kepercayaan, namun tetap menjaga independensi.
“MEMBELA MANUSIA, BUKAN MEMBELA KELOMPOK. MELINDUNGI HAK, BUKAN MEMELIHARA PERMUSUHAN”
(M. Chairul)
