CITEUREUP, KABUPATEN BOGOR_HARIANESIA.COM – 10 November 2026 –Ketua DPD LSM Indonesia Morality Watch (IMW) Edwar menyoroti dugaan bangunan liar berupa enam unit ruko yang berdiri di Ruang Milik Jalan (Rumija) sekaligus kawasan sempadan sungai di Tengsaw, Sukahati, Kecamatan Citeureup. Bangunan tersebut diduga dibangun oleh keluarga Kepala Desa Karang Asem Timur yang dinilai merasa kebal hukum karena kedekatan dengan jajaran pejabat dan bernaung di bawah badan usaha milik desa (BUMDes).
Berdasarkan pantauan tim investigasi, keenam ruko itu disewakan dengan tarif sebesar Rp 35 juta per unit. Pembangunannya berada di wilayah yang jelas‑jelas dilarang untuk mendirikan bangunan permanen, baik di atas ruang milik jalan maupun di area sempadan sungai sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan Peraturan Menteri PUPR.
Edwar mempertanyakan kinerja jajaran Pemerintah Kecamatan Citeureup. “Dari fakta yang ada, terkesan ada rasa takut untuk menindak pengusaha nakal yang memiliki keterkaitan dengan lingkaran pejabat desa. Kalau bukan karena itu, mengapa pembangunan yang jelas‑jelas melanggar bisa berjalan sampai selesai?” tegasnya.
Publik mencurigai ada kesan merasa kebal hukum dari pihak keluarga Kades Karang Asem Timur. Mereka diduga memanfaatkan kedekatan dengan pejabat dan nama BUMDes untuk membangun dan menyewakan ruko di lahan yang bukan milik pribadi, yakni Rumija dan sempadan sungai yang merupakan aset publik.
Tim investigasi LSM IMW yang turun ke lokasi mengonfirmasi keberadaan bangunan tersebut. Pemeriksaan awal juga menemukan indikasi bahwa pihak yang membangun adalah kerabat dari Kepala Desa Karang Asem Timur, yang selama ini menjadi pusat pertanyaan mengapa tidak ada tindakan penghentian sejak awal pembangunan.
Edwar menegaskan bahwa aturan tidak boleh dibeda‑bedakan. “Rakyat kecil yang membangun sedikit di lahan negara langsung ditindak, tapi kalau yang punya hubungan dengan pejabat malah dibiarkan? Ini yang tidak bisa diterima masyarakat,” ujarnya.
LSM IMW bersama warga mendesak Satpol‑PP selaku penegak perda untuk segera turun ke lapangan. Mereka meminta pemeriksaan menyeluruh, penghentian sewa ruko, dan pembongkaran jika terbukti melanggar, tanpa memandang status maupun hubungan pihak pelanggar.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Karang Asem Timur, jajaran Kecamatan Citeureup, dan pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab demi keberimbangan pemberitaan.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi ini berdasarkan hasil pantauan tim investigasi dan keluhan warga; status keterkaitan keluarga Kades serta keterlibatan BUMDes masih berstatus dugaan dan belum terbukti secara hukum.
Red/Tim
