Lebak — Ketua Umum Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Raden Dede Mulyana, meminta sekaligus memohon kepada Presiden Republik Indonesia dan para wakil rakyat di tingkat pusat agar segera mengevaluasi serta menghentikan kebijakan pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran daerah yang dinilai berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Raden Dede Mulyana menyampaikan bahwa masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemangkasan anggaran yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pelayanan publik dan pembangunan perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan para wakil rakyat di pusat, tolong perhatikan kondisi rakyat di daerah. Masyarakat masih banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Jangan sampai pemangkasan anggaran justru membuat program-program daerah terhambat dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun,” ujar Dede Mulyana.
Ia menilai, apabila efisiensi anggaran tidak mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat, dampaknya dapat dirasakan pada berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Ia juga meminta agar dampak pemangkasan anggaran terhadap angka kemiskinan dan keberlangsungan program pembangunan di daerah dievaluasi secara terbuka dan menyeluruh.
“Rakyat di daerah membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah. Masih banyak masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami khawatir, jika program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat terhambat, kondisi ekonomi warga yang rentan akan semakin berat dan berpotensi menambah jumlah masyarakat miskin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Aktivis KPKB tersebut meminta pemerintah pusat agar mengkaji kembali prioritas penggunaan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran, dengan tetap mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dede Mulyana juga menegaskan bahwa KPKB mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara serta menindak tegas praktik korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta berhemat, sementara persoalan penyalahgunaan anggaran tidak ditangani secara maksimal. Uang negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Jika ingin memperbaiki kondisi keuangan negara, pengawasan anggaran dan pemberantasan korupsi juga harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Raden Dede Mulyana kembali memohon kepada Presiden Republik Indonesia, pemerintah pusat, dan para wakil rakyat agar mendengarkan aspirasi masyarakat daerah serta mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia berharap kebijakan anggaran ke depan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja negara, keberlangsungan pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran. Efisiensi harus memastikan uang negara digunakan secara tepat, pembangunan tetap berjalan, dan rakyat tidak semakin menderita,” pungkas Raden Dede Mulyana.
