JAKARTA_HARIANESIA.COM— Ketua Umum Angkatan Muda Kei (AMKEI), John Refra Kei atau yang dikenal sebagai John Kei, melalui Juru Bicara Ketua Harian AMKEI, Abubakar Refra, menyoroti masih belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Indonesia Timur, terutama akses listrik dan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat.
AMKEI menilai, ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, dimana pemerataan pembangunan tidak boleh hanya menjadi agenda formal, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Wilayah Indonesia Timur sangat membutuhkan perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan, jangan sampai ada perbedaan yang mencolok, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Abubakar Refra menyampaikan pandangan Ketua Umum AMKEI, John Kei.
Menurutnya, ketersediaan listrik, akses pendidikan, serta infrastruktur dasar lainnya merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, ketika kebutuhan mendasar tersebut belum terpenuhi secara merata, masyarakat di wilayah timur berpotensi menghadapi hambatan lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan sumber daya manusia.
*Pendidikan Indonesia Timur Membutuhkan Pendekatan yang Kontekstual*
Lebih lanjut, John Kei menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia Timur merupakan tantangan serius yang harus ditangani secara komprehensif. Meski persoalan pendidikan juga dihadapi berbagai daerah lain di Indonesia, kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur serta karakteristik sosial masyarakat di wilayah timur membutuhkan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pendidikan di Indonesia Timur tidak bisa semata-mata menggunakan perspektif pemerintah pusat yang berpusat di Jakarta, adapun kebijakan nasional harus mempertimbangkan realitas yang dihadapi masyarakat di daerah agar implementasinya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“John Kei berpandangan, pemerintah perlu membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah, tenaga pendidik, tokoh masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk terlibat dalam merumuskan solusi pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Pendidikan di Indonesia Timur membutuhkan perhatian dan kebijakan yang benar-benar memahami kondisi di lapangan, jangan semua persoalan diselesaikan dengan cara pandang yang seragam dari pusat, oleh karena itu Pemerintah harus melihat kebutuhan riil masyarakat dan mendengarkan suara daerah,” tegasnya.
Selanjutnya” AMKEI menekankan bahwa pemerataan pembangunan bukan sekadar membangun fasilitas fisik, melainkan juga memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas, energi listrik, pelayanan publik dan peluang peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi, menyusun program berdasarkan kebutuhan prioritas, serta memastikan anggaran pembangunan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat” John Kei berharap, pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan wilayah yang telah maju, tetapi juga memberikan perhatian proporsional kepada daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
“Keadilan pembangunan harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dari wilayah barat hingga timur. Jangan sampai masyarakat Indonesia Timur hanya menjadi bagian dari peta pembangunan tetapi belum sepenuhnya merasakan manfaatnya, Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, konkret dan berkelanjutan,” demikian penegasan AMKEI.
Bagi AMKEI, memperkecil kesenjangan pembangunan antara barat dan timur Indonesia merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
