Minta Penegakan Hukum Transparan. TNI Polri Diminta Junjung Sapta Marga dan Tidak Berpolitik Praktis
JAKARTA_HARIANESIA.COM, 24 Agustus 2026– Aktivis Demokrasi sekaligus Ketua Umum Forum Relawan Demokrasi [FOREDER] dan Koordinator Aliansi Relawan Demokrasi [ARD], Aidil Fitri, menyayangkan adanya pemblokiran rekening yang dialami sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu [AMPB].
Menurut Aidil, berdasarkan informasi yang diterima organisasinya, langkah pemblokiran tersebut diduga dilakukan atas perintah Aparat Penegak Hukum [APH] dan dinilai berpotensi menghambat nilai-nilai aktivitas demokrasi.
Sebagai Aktivis Demokrasi yang selama ini fokus mengawal ruang berdemokrasi, Aidil menilai tindakan ini harus diluruskan.
“Kami menyayangkan pemblokiran rekening aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Informasi yang kami terima, pemblokiran ini diduga diperintahkan oleh APH,” ujar Aidil Fitri kepada media, Minggu [24/8].
“Stop Pembungkaman dengan Cara-cara Orba”
“Demokrasi butuh ruang untuk bernapas, bukan ruang yang terus dipersempit dengan rasa takut. Membekukan rekening aktivis adalah bentuk pembungkaman baru. Ini mengingatkan kita pada cara-cara Orde Baru yang mematikan kritik dan mematikan partisipasi warga. Negara tidak boleh alergi terhadap suara berbeda. Justru di situlah demokrasi diuji,” tegas Aidil.
“Imbauan Kepada APH Khususnya TNI Polri: Junjung Sapta Marga”
Terkait keterlibatan aparat, Aidil juga menyampaikan imbauan khusus kepada APH, khususnya TNI dan Polri.
“Menurutnya, aparat tidak harus represif. Aparat khususnya TNI Polri harus menjunjung tinggi Sapta Marga, tidak lagi berpolitik praktis, serta harus berpihak pada rakyat dan konstitusi,” tegas Aidil.
Ia mengingatkan bahwa netralitas aparat adalah kunci menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah dinamika politik daerah seperti di Pati saat ini.
“AMPB Gelar Aksi 27 Agustus di DPR/MPR/DPD”
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu diketahui merupakan kelompok warga di Kabupaten Pati yang aktif menyuarakan berbagai isu kebijakan publik.
Sepekan terakhir, AMPB menjadi perhatian karena akan menggelar Aksi Demo di depan Gedung DPR/MPR/DPD pada hari Kamis, 27 Agustus 2026 mulai jam 10:00 WIB dengan Dua Tuntutan yaitu:
“Sahkan RUU Perampasan Aset & Hukuman Mati untuk Koruptor !!!”
“Ini adalah hak konstitusional warga. Negara wajib menjamin keamanan dan kebebasan menyampaikan pendapat. Jangan sampai aksi damai justru dibungkam dengan pemblokiran rekening,” kata Aidil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak APH terkait alasan dan mekanisme pemblokiran rekening tersebut. FOREDER dan ARD juga masih berupaya melakukan konfirmasi.
FOREDER dan ARD menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Sebagai Aktivis Demokrasi, Aidil mendorong adanya dialog antara aktivis, pemerintah, dan aparat agar tidak terjadi pembatasan ruang demokrasi yang berlebihan.
“Jangan sampai mematikan partisipasi warga. Demokrasi kita akan mundur kalau ruang demokrasi dipersempit,” tegas Aidil.
Forum Relawan Demokrasi [FOREDER] dan Aliansi Relawan Demokrasi [ARD] adalah organisasi yang digawangi para Aktivis Demokrasi. Fokus kerja keduanya adalah penguatan demokrasi, pengawasan kebijakan publik, dan perlindungan hak-hak warga.
(DW)
