Jakarta_HARIANESIA.COM– Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah menjadi perhatian publik, dimana sejumlah aksi mahasiswa dalam beberapa hari terakhir menyuarakan tuntutan evaluasi, audit hingga penghentian program tersebut karena dianggap menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Menanggapi fenomena tersebut, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik” Habib Muchdar Assegaf, mempertanyakan berbagai persoalan yang menyebabkan program strategis nasional itu menjadi sasaran kritik mahasiswa.
Dikatakannya “Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya terhadap anak-anak sekolah, namun jika di lapangan muncul gelombang kritik dan demonstrasi dari mahasiswa di berbagai daerah tentu pemerintah perlu mendengar dan mengevaluasi apa yang menjadi akar persoalannya,” ujar Habib Muchdar
Menurutnya, aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang harus dihormati dalam negara demokrasi, adapun Pemerintah dalam hal ini perlu membuka ruang dialog yang konstruktif agar berbagai kritik dapat dijawab secara transparan dan objektif.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa kritik terhadap program ini diabaikan, justru pemerintah harus menerima masukan dari mahasiswa, akademisi dan masyarakat sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan kebijakan,” katanya.
Habib Muchdar menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
“Kalau memang ada persoalan tata kelola, distribusi, pengawasan atau efektivitas program, maka harus diperbaiki. Tetapi jika program ini terbukti bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah juga harus mampu menjelaskan kepada publik secara terbuka sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tambahnya.
Selanjutnya Habib Muchdar berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog dan kajian yang objektif sehingga tujuan utama peningkatan kualitas gizi masyarakat tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sumber: Habib Muchdar Assegaf.
