Banjarmasin_HARIANESIA.COM_ 29 April 2026, Kemenko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot Guna Mempercepat Pemerataan Akses Digital di Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Hotel Galaxy, Banjarmasin.
Rapat ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI Kemenkomdigi, PLN, operator telekomunikasi, asosiasi industri, dan penyedia layanan internet untuk menyatukan langkah dalam mempercepat pemerataan akses digital di Kalimantan Selatan.
Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menegaskan bahwa konektivitas digital tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap pembangunan, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Akses internet kini menjadi pintu masuk bagi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, serta penguatan ketahanan wilayah. Karena itu, penanganan blankspot harus ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan kerja kolaboratif dan berkelanjutan.
Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai simpul konektivitas dan wilayah pendukung pengembangan kawasan IKN. Namun, kondisi geografis yang beragam, mulai dari wilayah rawa, sungai, perbukitan, permukiman tersebar, hingga kawasan kepulauan, masih menjadi tantangan dalam pemerataan infrastruktur digital. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis, tetapi juga memerlukan penyamaan data, kejelasan prioritas, dukungan regulasi, kesiapan lahan, ketersediaan listrik, dan keberlanjutan operasional.
Melalui rapat ini, Kemenko Polkam mendorong agar seluruh pihak tidak lagi bekerja secara terpisah. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BAKTI, PLN, operator, dan pelaku industri internet perlu membangun satu pemahaman bersama mengenai wilayah prioritas, jenis intervensi yang dibutuhkan, serta mekanisme pemantauan yang jelas. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Forum ini juga menekankan pentingnya pelibatan daerah dan industri lokal dalam memperluas akses digital. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan data, lahan, perizinan, dan dukungan infrastruktur pasif, sedangkan operator dan penyedia layanan internet dapat memperkuat layanan hingga ke titik-titik yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
Kemenko Polkam menegaskan bahwa rapat koordinasi ini tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi semata. Hasil rapat perlu ditindaklanjuti melalui validasi data bersama, penetapan lokasi prioritas, penyusunan skema intervensi sesuai karakteristik wilayah, serta monitoring berkala lintas sektor.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, percepatan pemerataan akses digital di Kalimantan Selatan diharapkan dapat menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk terhubung, berkembang, dan berpartisipasi dalam transformasi digital nasional.
“Pemerataan akses digital adalah bagian dari kehadiran negara. Karena itu, penanganan blankspot harus dilakukan secara bersama, berbasis data yang valid, dan diarahkan untuk memastikan tidak ada masyarakat Kalimantan Selatan yang tertinggal dari arus transformasi digital nasional.”
(Heri)
