Lebak – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Banten (LSM KPKB)Dede Mulyana berencana menggelar aksi unjuk rasa (unras) ke Kantor Kejaksaan dalam waktu dekat. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan terkait Dinas Pariwisata yang dinilai bermasalah.
Aktivis LSM KPKB menilai sejumlah program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata terindikasi tidak transparan serta tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, KPKB juga akan secara resmi melaporkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang hingga kini dinilai tidak jelas juntrungannya.
Menurut pernyataan KPKB, adanya temuan BPK RI yang belum ditindaklanjuti secara tegas menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Kami akan menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi unjuk rasa sekaligus menyerahkan laporan resmi kepada Kejaksaan. Temuan BPK RI ini harus dijelaskan secara terang benderang, jangan sampai menguap tanpa kejelasan hukum,” tegas perwakilan LSM KPKB.
LSM KPKB juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dan komitmen lembaga dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mereka berharap Kejaksaan dapat bersikap profesional, transparan, dan segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap laporan yang akan disampaikan, demi menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik.
Penulis : Dede Mulyana
