Semarang, 19 November 2025 — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi menghadiri kegiatan Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang pertama, bertempat di Kantor Imigrasi Khusus TPI Kelas I Semarang. Acara berlangsung khidmat dan sederhana, menggabungkan semangat kebersamaan seluruh jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jawa Tengah.
Setibanya para tamu undangan, acara dibuka dengan tarian selamat datang yang dipersembahkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan (LPP) Semarang, memberikan nuansa budaya yang hangat dan penuh penghormatan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santoso, yang menekankan pentingnya sinergi dan akselerasi kinerja dalam membangun tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan yang semakin profesional, modern, dan akuntabel.
Acara kemudian diteruskan dengan penyerahan penghargaan kepada mitra kerja, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kolaborasi dalam memperkuat pelayanan publik di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.
Selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, turut memberikan sambutan. Dalam arahannya, ia menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi terhadap transformasi dan inovasi yang sedang dijalankan Kemenimipas.
Baca Juga : Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Sebagai penutup, kegiatan diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian Kemenimipas, serta foto bersama seluruh tamu undangan.
Tasyakuran Hari Bakti perdana ini dihadiri oleh seluruh Kepala UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Jawa Tengah, pimpinan tinggi Kemenimipas Jawa Tengah, serta Forkopimda Jawa Tengah atau perwakilannya. Kehadiran Kalapas Purwodadi menjadi bentuk dukungan penuh terhadap semangat kebersamaan dan integrasi dalam membangun Kemenimipas yang lebih kuat dan berorientasi pelayanan.
Mariyo
