Edukasi

8 Fraksi Setuju RUU Perampasan Aset Naik Ke Paripurna

JAKARTA, Akhirnya, setelah ditunggu sekitar 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melangkah ke babak akhir.

Delapan fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej.
RUU Perampasan Aset belum sah menjadi undang-undang.
RUU Perampasan Aset baru akan diputuskan menjadi undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI terdekat.

8 FRAKSI SETUJU – SEMUA FRAKSI!

Delapan fraksi yang menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke Paripurna adalah:

1. PDI Perjuangan
2. Golkar
3. Gerindra
4. NasDem
5. PKB
6. PKS
7. PAN
8. Demokrat

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melaporkan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

PROSES PANJANG – 18 TAHUN, 87 KALI RDPU!

RUU Perampasan Aset adalah salah satu RUU yang paling lama ditunggu masyarakat.
RUU tersebut sudah ditunggu sekitar 18 tahun.

Komisi III DPR telah menyelenggarakan 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun pandangan masyarakat, pakar, organisasi, dan berbagai pihak terkait.

APA ISI RUU PERAMPASAN ASET?

RUU Perampasan Aset memiliki arti strategis dalam upaya memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.
Persetujuan ini membuka jalan bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

Aset yang bisa dirampas adalah aset yang diperoleh, dikuasai, maupun dialihkan secara melawan hukum.
Tindak pidana yang tercakup dalam RUU tersebut tidak hanya korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong.
RUU Perampasan Aset tetap melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, dan tidak boleh merugikan warga beritikad baik.

PANDANGAN MINI FRAKSI – MASING-MASING ADA CATATAN!

PDI Perjuangan – Safaruddin:
Anggota Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin, menekankan kewenangan perampasan aset harus diimbangi aparat penegak hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas.

PDIP ingin RUU ini menjadi instrumen negara untuk memulihkan kekayaan dari tindak pidana, baik yang diperoleh, dikuasai, maupun dialihkan secara melawan hukum.

Golkar – Benny Utama:
Fraksi Golkar menilai pendekatan penegakan hukum masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pemulihan aset / aset recovery.
Anggota Komisi III Fraksi Golkar, Benny Utama, menyebut keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diproses hukum atau beratnya sanksi pidana, tetapi juga dari aset yang kembali.

Gerindra – Martin Daniel Tumbelaka:
Anggota Komisi III Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan mekanisme perampasan aset harus punya landasan hukum kuat, transparan, dan akuntabel.
Gerindra meminta RUU tidak merugikan warga beritikad baik.
NasDem – Rudianto Lallo:
Fraksi NasDem berharap pembentukan RUU ini menyediakan landasan hukum komprehensif untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset terkait korupsi serta tindak pidana lain.

Anggota Komisi III Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menekankan pemulihan tidak boleh dipandang semata sebagai peningkatan penerimaan negara.

PKB – Hasbiallah Ilyas:
Fraksi PKB menuntut negara hadir untuk memulihkan aset kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pidana lainnya.

Anggota Komisi III Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menegaskan aset harus dikembalikan kepada korban lebih dulu sebelum menjadi aset negara.

PKS – Nasir Djamil:
Dari PKS, Anggota Komisi III, Nasir Djamil, menyoroti lamanya proses penyusunan RUU ini.

Menurut dia, rancangan itu sudah ditunggu sekitar 18 tahun dan bisa diselesaikan sebelum tenggat 15 Desember 2026

PAN – Endang Agustina:
Fraksi PAN lewat Anggota Komisi III, Endang Agustina, menegaskan RUU ini tidak boleh mengorbankan hak kepemilikan warga negara, mengabaikan prinsip negara hukum, atau membuka peluang penyalahgunaan kewenangan aparat.
Demokrat:
Fraksi Demokrat setuju dengan catatan: RUU tidak boleh disalahgunakan untuk merampas aset warga yang tidak bersalah.

JANGAN SALAH RUU RUU TATA CARA PEMBENTUKAN UU ITU BEDA!

RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang adalah RUU yang mengatur cara membuat UU, termasuk legislasi cepat, partisipasi publik, carry over, omnibus, hingga penggunaan AI.

RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang disetujui 8 fraksi di Baleg DPR pada Kamis (5/11/2026), Ketua Baleg Bob Hasan, dan disetujui 8 fraksi di Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (17/11/2026), dipimpin Sufmi Dasco Ahmad, untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR.
RUU tersebut terdiri dari 12 bab dan 93 pasal.

APA SELANJUTNYA? – TINGGAL PARIPURNA!

Setelah seluruh fraksi di Komisi III menyatakan persetujuan, RUU Perampasan Aset tinggal menunggu pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR akan mengambil keputusan: Apakah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang?
Jika disahkan, Indonesia akan punya dasar hukum baru untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana tetap.

M.CHAIRUL

Exit mobile version