Politik

5 Alasan Mahasiswa UGM Geruduk Diskusi Budiman Sudjatmiko: 2026, Pemerintah Dinilai Menindas Rakyat

5 Alasan Mahasiswa UGM Geruduk Diskusi Budiman Sudjatmiko: 2026, Pemerintah Dinilai Menindas Rakyat
5 Alasan Mahasiswa UGM Geruduk Diskusi Budiman Sudjatmiko: 2026, Pemerintah Dinilai Menindas Rakyat

Harianesia – 21 Juni 2026 | Halo kamu, apa yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa hari yang lalu? Ratusan mahasiswa UGM menggeruduk dan membubarkan diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam. Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai pembicara.

Menurut Serikat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema KM UGM), aksi tersebut lahir dari rasa muak dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai berulang kali melakukan tindakan yang merugikan dan menindas rakyat. Mereka menilai para narasumber tidak layak berbicara mengenai Pancasila ketika kondisi negara dianggap sedang tidak baik-baik saja.

Alasan Mahasiswa UGM Geruduk Diskusi

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kemarahan mahasiswa. Mereka menyoroti berbagai isu mulai dari kebijakan ekonomi nasional, proyek-proyek pemerintah, revisi Undang-Undang TNI dan Polri, hingga kondisi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Mahasiswa menilai berbagai kebijakan pemerintah selama ini menunjukkan kecenderungan memperluas kekuasaan negara di ruang sipil.

Mereka juga menyoroti dugaan praktik represif terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta berbagai kasus pelanggaran HAM yang dinilai belum terselesaikan. Selain itu, mahasiswa mengangkat persoalan kondisi ekonomi yang menurut mereka semakin membebani masyarakat. Dalam pernyataan tersebut disebutkan kenaikan harga bahan bakar, gelombang pemutusan hubungan kerja, hingga tekanan terhadap sektor pendidikan dan perlindungan sosial sebagai faktor yang memperkuat kekecewaan terhadap pemerintah.

Sema UGM juga menyinggung situasi di Papua yang menjadi salah satu isu yang mencuat dalam interaksi mahasiswa dengan para pejabat setelah diskusi berlangsung. Menurut mereka, pemerintah harus membuka akses yang lebih luas bagi publik dan media untuk melihat langsung kondisi di Papua apabila ingin membantah berbagai tudingan pelanggaran HAM dan kekerasan.

Kronologi Pembubaran Diskusi

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkap kronologi pembubaran kegiatan dialog antara pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi fenomena yang tidak lazim dalam praktik demokrasi di lingkungan kampus.

Qodari menjelaskan, kegiatan diskusi awalnya berlangsung tertib dan kondusif selama kurang lebih 45 menit. Dalam forum tersebut, sejumlah mahasiswa turut hadir dan aktif berdiskusi tanpa menunjukkan penolakan terhadap jalannya acara. Namun, tiba-tiba muncul sekelompok orang, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas.

Kesimpulan

Jadi, aksi mahasiswa UGM yang menggeruduk dan membubarkan diskusi di GIK tersebut lahir dari rasa muak dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai berulang kali melakukan tindakan yang merugikan dan menindas rakyat. Mereka menilai para narasumber tidak layak berbicara mengenai Pancasila ketika kondisi negara dianggap sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga:
Baca juga:
Baca juga:
Exit mobile version