Balikpapan, Kalimantan Timur— Dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal di kawasan padat penduduk Balikpapan Barat kian menguat. Aktivitas yang diduga telah berlangsung cukup lama itu disebut terjadi di sekitar Masjid Darul Ibadah, RT 016, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.
Sejumlah warga mengungkapkan, penampungan solar diduga memanfaatkan kapal jenis landing craft tank (LCT) berwarna merah yang kerap berlabuh di perairan depan masjid. Kapal tersebut disebut-sebut menjadi titik transit penampungan sebelum solar dipindahkan menggunakan mobil tangki ke lokasi lain.
“Sudah lama kegiatan itu berlangsung. Kapal merah sering terlihat sandar, lalu mobil tangki keluar-masuk,” ujar seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Warga menyebut beberapa nama kapal yang kerap terlihat berlabuh di lokasi tersebut. Selain itu, beredar pula nama seorang pengusaha berinisial Oktav yang disebut-sebut mengelola aktivitas penampungan solar tersebut. Namun hingga kini, informasi tersebut masih berupa pengakuan warga dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Di tengah minimnya penindakan, muncul persepsi di kalangan warga bahwa praktik tersebut seolah kebal hukum. Sejumlah warga bahkan menduga adanya perlindungan oknum aparat penegak hukum terhadap aktivitas tersebut. Klaim ini pun belum dapat dibuktikan dan belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan dari pihak kepolisian maupun pihak yang disebutkan warga terkait dugaan praktik penimbunan solar ilegal tersebut. Upaya konfirmasi kepada aparat masih terus dilakukan.
Mencuatnya dugaan ini memicu desakan warga agar aparat bertindak terbuka dan transparan. Warga meminta **Polda Kalimantan Timur** dan **Polresta Balikpapan** segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penimbunan solar di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, sebagian warga juga mendorong keterlibatan unsur TNI untuk memastikan tidak terjadi praktik penyimpangan distribusi BBM. Mereka menyebut Kodam VI/Mulawarman dan Kodim 0905/Balikpapan sebagai institusi yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengawasan wilayah pesisir.
“Kami ingin ada penjelasan terbuka. Kalau tidak ada pelanggaran, sampaikan ke publik. Tapi kalau ada, harus ditindak tegas,” ujar warga lainnya.
Praktik penimbunan solar ilegal, bila terbukti, berpotensi mengganggu distribusi energi dan memperparah kelangkaan solar bersubsidi di tingkat masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh sopir angkutan umum, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada ketersediaan BBM.
Selain merugikan konsumen, praktik semacam ini juga berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Celah pengawasan di wilayah pesisir dinilai kerap dimanfaatkan untuk mengalihkan solar ke sektor industri atau dijual kembali dengan harga non-subsidi.
Hingga kini, aparat kepolisian belum menyampaikan langkah konkret terkait penanganan dugaan ini. Redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari pihak kepolisian, instansi terkait, serta pihak-pihak yang disebut dalam keterangan warga.
Berita ini akan diperbarui seiring diperolehnya keterangan resmi dan hasil penyelidikan dari aparat berwenang.
Tim.
Bersambung…
