Ambon_HARIANESIA.COM_Di tepi perairan biru Maluku yang membentang luas, percakapan tentang laut tidak sekadar menyentuh soal sumber daya alam, tetapi juga kedaulatan, keselamatan, keamanan, penegakan hukum dan masa depan bangsa. Ambon kini memegang peran strategis baru.
Melalui Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang digelar di Hotel Swissbell, para pemangku kepentingan menyepakati satu arah besar: menjadikan Maluku sebagai model utama penguatan keamanan maritim Indonesia.
Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, daerah, akademisi, aparat keamanan maritim, serta organisasi non pemerintah. Meski membawa perspektif yang berbeda, semua pihak bersepakat pada tujuan yang sama: mengamankan laut Indonesia, khususnya kawasan timur, dengan cara yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bappeda menegaskan kembali pandangan masyarakat setempat bahwa laut adalah nadi pembangunan daerah. Dengan potensi perikanan, pariwisata bahari, hingga proyek strategis nasional seperti Blok Masela dan Maluku Integrated Port, laut Maluku diyakini dapat menjadi motor ekonomi jika dikelola secara adil dan berkelanjutan.
Universitas Pattimura menambahkan dimensi akademis dengan menekankan pentingnya riset multidisiplin dan penerapan ekonomi biru sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Dari sisi aparat keamanan maritim, Zona Bakamla Timur memaparkan rencana pembangunan Regional Command Center Ambon, fasilitas modern yang akan dilengkapi radar, satelit, hingga kecerdasan buatan untuk memperkuat patroli dan pemantauan laut. BMKG Ambon menegaskan perannya dalam keselamatan navigasi melalui informasi cuaca maritim yang akurat, sementara Ditjen PSDKP KKP menekankan sisi penegakan hukum dengan melaporkan ratusan kapal ilegal yang berhasil ditindak, serta rencana transformasi menuju sistem pengawasan digital.
Diskusi juga mengungkap tantangan strategis, antara lain kerentanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sebagai infrastruktur vital nasional, serta maraknya praktik illegal fishing dan transshipment yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tiap tahun. Praktik tersebut bahkan kerap melibatkan jaringan lintas negara, sehingga memerlukan sinergi operasi terpadu dan pemanfaatan teknologi pengawasan canggih.
Menanggapi hal ini, rapat menyepakati sejumlah langkah konkret yaitu Pertama, reformulasi kebijakan penangkapan ikan terukur agar lebih adil dan berpihak pada nelayan lokal.
Kedua, penguatan operasi terpadu lintas instansi untuk meningkatkan efektivitas patroli laut. Ketiga, percepatan investasi pada teknologi pengawasan modern, termasuk radar jarak jauh, satelit, dan sistem analitik berbasis kecerdasan buatan.
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN), sekaligus menempatkan Maluku sebagai garda depan pengawasan laut Indonesia.
“Dengan adanya penguatan kapasitas patroli, pemantauan, serta penegakan hukum di laut, kami optimis bahwa Indeks Keamanan Laut Nasional dapat terus meningkat. Hal ini penting bukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan laut Indonesia tetap aman, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, delegasi Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon dan Zona Bakamla Timur. Dalam kunjungan ke Kodaeral IX Ambon, dibahas peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral. Langkah ini dinilai strategis untuk menghadapi tantangan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas negara. Kodaeral kini memiliki peran lebih luas, termasuk mengendalikan operasi maritim, patroli rutin, penegakan hukum, serta menjalin sinergi dengan instansi maritim lain.
Sementara itu, di Zona Bakamla Timur, fokus pembahasan diarahkan pada rencana pembangunan command center sebagai pusat kendali operasional maritim. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan efektivitas patroli, pemantauan radar dan sensor maritim, penegakan hukum, serta penanganan darurat di laut seperti kecelakaan kapal dan pencemaran lingkungan.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan keamanan maritim terintegrasi, sejalan dengan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ambon, dengan sejarah panjangnya sebagai pintu gerbang perdagangan rempah, kini kembali dipanggil untuk memainkan peran baru: penjaga laut timur sekaligus wajah masa depan keamanan maritim Indonesia.
