CIPAYUNG JAYA_HARIANESIA.COM_Penambahan struktur turap di wilayah Kelurahan Cipayung Jaya yang dilakukan pada Sabtu, 2 Agustus 2025, menimbulkan tanda tanya besar. Tanpa informasi yang jelas dan dokumentasi perencanaan yang transparan, proyek tambahan ini terkesan dilakukan secara diam-diam, menabrak prinsip akuntabilitas publik.
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cipayung Jaya menyebutkan bahwa pembangunan turap tersebut hanyalah “tambahan dari kontraktor proyek pembangunan kantor kelurahan” yang katanya sebagai bentuk bantuan sukarela. Tujuannya, menurut LPM, untuk mencegah kerusakan jalan yang mengalami retak-retak kecil. Bahkan disebut-sebut bahwa proyek ini dilakukan atas dasar kolaborasi antara kontraktor dan warga setempat, dengan dana yang turut melibatkan RT dan RW.
Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kecurigaan. Jika benar proyek itu sekadar “bantuan alakadar”, mengapa tidak ada dokumentasi resmi, keterlibatan dinas teknis, atau papan proyek sebagaimana mestinya? Bukankah penggunaan dana RT/RW dan intervensi pembangunan di ruang publik harus melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan?
Sementara itu, upaya media ini untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak kontraktor masih menemui jalan buntu. Tidak ada satu pun perwakilan kontraktor yang bersedia memberikan klarifikasi, memperkuat dugaan bahwa ada yang disembunyikan di balik kegiatan yang dilakukan di luar jalur regulasi ini.
Pertanyaan penting pun mengemuka: apakah ini benar bentuk gotong royong, atau justru celah proyek yang dimanfaatkan untuk menutupi penyimpangan teknis dan administratif?
Publik berhak tahu, dan pemerintah wajib menjamin bahwa setiap pembangunan yang menyentuh ruang publik dilakukan secara terbuka, legal, dan mengedepankan kepentingan masyarakat bukan kepentingan segelintir pihak dibalik layar.
