JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan belum pernah ada pembicaraan, seputar pergantian beberapa posisi di Kabinet Merah Putih yang dikabarkan akan diisi oleh beberapa kader Partai Gerindra.
“Enggak ada itu berita pergantian-pergantian posisi, itu belum pernah dibicarakan,” kata Dasco kepada awak media saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Sementara, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau yang akrab disapa Sara, menyatakan dirinya belum tahu apakah posisi Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi akan digantikan oleh Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono, yang juga merupakan sepupunya.
“Belum dengar,” kata Sara kepada awak media saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Selain Budi Arie, dikabarkan juga, posisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang saat ini diisi oleh kader Partai Gerindra, Prasetyo Hadi akan diganti oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Sementara posisi Sugiono akan diisi oleh Menlu era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Retno Marsudi.
Terkait posisi Menkop Budi Arie yang akan direshuffle kian santer terdengar, pasca makin merebaknya dugaan keterlibatan Ketua Umum (Ketum) Projo tersebut dalam kasus judi online (judol)
Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa mengatakan posisi eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, berpotensi direshuffle jika terbukti terlibat kasus judi online.
“Mengenai potensi reshuffle, saya pikir tentu harus dilakukan jika memang terbukti. Hal ini penting, karena tentu akan menjadi anomali jika seseorang yg terbukti bersalah di pengadilan tetapi tetap dipertahankan di kabinet,” kata Ardha kepada awak media, Kamis (29/5/2025).
Ia menegaskan kasus ini selain menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Prabowo Subianto, juga mencoreng nama Jokowi.
“Lebih lanjut, keterkaitan Budi Arie dengan kasus judol ini dikarenakan kapasitasnya sebagai Menkominfo, bukan Menkop seperti saat ini,”ujarnya.
Ardha menegaskan, terkait pembuktian ini memang diharapkan dapat diperoleh melalui proses hukum yang terbuka dan transparan.
“Pernyataan Budi Arie tersebut menurut saya dapat menjadi pemantik utk dapat dilakukan langkah-langkah lebih lanjut agar kasus judol ini lebih terang,” jelas Ardha.**
