Jakarta – Kejari Kebumen Usut Dugaan Korupsi Dana KIP Kuliah di Sebuah Kampus, Diduga Libatkan Rektor Dan Petinggi Partai.
Kejaksaan Negeri Kebumen mulai menguliti dugaan penyalahgunaan dana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini langsung menyentuh jantung persoalan pendidikan: bantuan negara yang seharusnya menopang mahasiswa kurang mampu justru diduga bocor di dalam kampus.
Pada tahap awal penyelidikan, penyidik Kejari Kebumen memeriksa dua orang dari internal perguruan tinggi, masing-masing dari bagian bendahara dan akademik. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (15/1/2026) dan menjadi pintu masuk untuk menelusuri alur pencairan serta penggunaan dana bantuan pendidikan tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kebumen, Sulistyohadi, menyebut dugaan penyalahgunaan dana KIP Kuliah tidak terjadi sesaat. Penyidik menemukan indikasi praktik tersebut berlangsung sejak 2022 hingga 2025.
Penyidik kini fokus mengumpulkan alat bukti tambahan dan menelusuri pihak-pihak lain yang memahami mekanisme pencairan dana KIP Kuliah. Kejaksaan juga membuka kemungkinan memeriksa pihak eksternal kampus jika ditemukan keterkaitan.
Besar Kemungkinan memeriksa juga Pihak dari Petinggi Partai di Kebumen.
Menurut salah satu sumber di Internal ada kemungkinan oknum Dewan provinsi yang bermain sama rektor.DPC/Ketua menyalahgunakan jabatan, sbgai keuntungan pribadi partai dikorbankan/ *”nama baik partai di coreng SDH tidak dibendung..harus bergulir ke Maja hijau/persidangan”* kata salah sumber yang tidak mau disebut namanya.
Ia menjabarkan “Per siswa 1,8 JT per semester dlm 1 semester 3,6 jt persiswa patut di duga sekitar kisaran 150 siswa yang di potong.yang baru ke deteksi…3,6 jt× 150 sekitar ~540 JT × 3 th dlm kurun waktu 3 th sekitar 1,5 M ungkap Sumber yang tidak mau disebut namanya.
Saiful Hadi Ketua DPC PDIP Kebumen menanggapi Isue Korupsi KIP yang viral di media sosial, dalam keteranganya melalui Pesan WhatsApp Menyatakan
“Di cek dulu ke kampus yg bersangkutan … mereka menotong kabarnya ada kwitansi dan daftar kebutuhan nya seperti biyaya wisuda dan biyaya operasional kampus lainnya demikian keterangan yang di peroleh Harianesia.com melalui pesan WhatsApp nya Rabu(21/1/2026).
Dirinya juga menegaskan ” Dalam berbagai kesempatan saya tegaskan kita hanya membantu mencarikan aspirasi KIP Kuliah kepada warga miskin yang membutuhkan”
Sementara Mantan Wakil Rakyat DPRD Kebumen periode 1999 – 2004, dan DPRD Provinsi 2004- 2009, Subandi dalam keteranganya menyebut
*” Klu saya tdk tau menau tentang anggaran KIP. Tdk mengikuti dari awal”. Anggaran KIP siapa yg bawa dan siapa yg main, benar2 saya tdk tau. Tapi klu ada kader PDIP P yang main, ya monggo sebaiknya dalam membuat berita. “Klu memang ada pelanggaran hukum, menurut saya ya harus di proses. Krn ini merugikan masyarakat. Begitu mas”* ungkap Subandi
Ia menambahkan “Kelihatanya anggaran KIP sudah lama di mainkan. Kalau ngga di bongkar pasti akan terjadi pelanggaran yang terus menerus”.
Lebih lanjut Subandi katakan
Tdk menutup kemungkinan anggaran yg lain juga terjadi penyimpangan, Mudah2an ini awal / masuknya berbagai kasus yg lain.Tapi repotnya penegak hukum sontoloyo Biasanya hanya di jadikan ATM tutup Subandi.
Sebelumnya diberitakan Kejari Kebumen Usut Dugaan Korupsi Dana KIP Kuliah di Sebuah Kampus, Diduga Libatkan Rektor Dan Petinggi Partai,
Kejaksaan Negeri Kebumen mulai menguliti dugaan penyalahgunaan dana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini langsung menyentuh jantung persoalan pendidikan: bantuan negara yang seharusnya menopang mahasiswa kurang mampu justru diduga bocor di dalam kampus.
Pada tahap awal penyelidikan, penyidik Kejari Kebumen memeriksa dua orang dari internal perguruan tinggi, masing-masing dari bagian bendahara dan akademik. Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (15/1/2026) dan menjadi pintu masuk untuk menelusuri alur pencairan serta penggunaan dana bantuan pendidikan tersebut.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kebumen, Sulistyohadi, menyebut dugaan penyalahgunaan dana KIP Kuliah tidak terjadi sesaat. Penyidik menemukan indikasi praktik tersebut berlangsung sejak 2022 hingga 2025.
Dalam periode itu, lebih dari 131 mahasiswa tercatat sebagai penerima KIP Kuliah. Jumlah tersebut membuat kasus ini tidak lagi berskala administratif, melainkan berpotensi menjadi persoalan sistemik.
“Dua orang sudah kami periksa untuk dimintai keterangan. Dugaan penyalahgunaan ini terjadi sejak 2022 sampai 2025,” ujar Sulistyohadi, Senin (19/1/2026).
Dana Mahasiswa Diduga Dipotong
Setiap mahasiswa penerima KIP Kuliah seharusnya memperoleh sekitar Rp 4,8 juta per semester. Dana ini mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Namun, penyidik menemukan indikasi dana yang diterima mahasiswa tidak utuh. Dugaan pemotongan mencapai sekitar Rp 1,8 juta per mahasiswa setiap semester. Jika dihitung dalam satu tahun, mahasiswa berpotensi kehilangan hingga Rp 3,6 juta.
Bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, angka tersebut bukan sekadar statistik. Dana itu sering kali menjadi penopang biaya makan, kos, transportasi, hingga kebutuhan akademik dasar.
Potensi Kerugian Negara Masih Dihitung
Dengan jumlah penerima mencapai ratusan mahasiswa dan praktik yang diduga berlangsung selama beberapa tahun, potensi kerugian negara diperkirakan cukup besar. Meski begitu, Kejari Kebumen belum mengumumkan nilai pasti kerugian karena proses penghitungan masih berjalan.
Penyidik kini fokus mengumpulkan alat bukti tambahan dan menelusuri pihak-pihak lain yang memahami mekanisme pencairan dana KIP Kuliah. Kejaksaan juga membuka kemungkinan memeriksa pihak eksternal kampus jika ditemukan keterkaitan.
“Kami masih mendalami perkara ini. Semua pihak yang terkait akan kami mintai keterangan agar kasus ini terang benderang,” tambahnya.
Mahasiswa Paling Terdampak
Kasus ini langsung menyasar kelompok paling rentan: mahasiswa dari keluarga miskin yang menggantungkan masa depan pada bantuan negara. Ketika dana pendidikan dipotong, yang terancam bukan hanya hak finansial, tetapi juga kelangsungan studi mereka.
Di tengah upaya pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi, dugaan penyalahgunaan dana KIP Kuliah justru menghadirkan ironi. Negara sudah membuka pintu, tetapi di dalamnya diduga ada yang menarik karpet.
Jika dugaan ini terbukti, kasus Kebumen akan menjadi pengingat pahit: korupsi pendidikan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencuri masa depan mereka yang paling membutuhkan.
(D. Wahyudi)
