Rico Luis Antonio Sinaga, SH, Lulusan Terbaik I Peraih Adhi Adhyaksa

Jakarta_HARIANESIA.COM_Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Gelombang I Angkatan 82 Tahun 2025 telah usai. Jaksa Agung ST Burhanuddin memimpin langsung pelantikan terhadap 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) jaksa baru di lingkungan Kejaksaan RI, bertempat di Gedung Badiklat Kejagung, Ragunan, Jakarta, Kamis 4 September 2025.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada kesempatan itu mengumumkan nama-nama perserta didik PPPJ Gelombang I Tahun 2025 yang berhasil menjadi peserta didik terbaik 10 besar yang memperoleh gelar Adhi Adhyaksa.

Rico Luis Antonio Sinaga, SH diumumkan menjadi peserta terbaik I (pertama) dan diganjar piagam penghargaan Adhi Adhyaksa PPPPJ Gelombang I Tahun 2025. Rico memperoleh predikat Adhi Adhyaksa karena selama PPPJ mampu menjalani proses PPPJ dengan hasil terbaik dibandingkan dengan peserta didik lainnya.

Baca Juga : Tampil di Kompetisi Paduan Suara Internasional, Svara Bhayangkara Polri Masuk 5 besar dan Raih Impresive Stage Performance

“Berdasarkan penilaian kumulatif terdiri atas penilaian wawasan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap perilaku (attitude) yang antara lain meliputi kedisplinan, Rico Luis Antonio Sinaga ditetapkan sebagai peserta didik yang terbaik dari seluruh peserta,” terang Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, Leonard Simanjuntak.

Hari itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Rico Luis Antonio Sinaga menjadi jaksa dan mengalungkan medali kepadanya juga menyerahkan piagam penghargaan Adhi Adhyaksa, sebagai peserta terbaik I, PPPJ Gelombang I Tahun 2025.

Baca Juga : Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)

Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan ucapan selamat kepada 349 peserta yang dinyatakan lulus dari calon jaksa yang mengikuti PPPJ. Para lulusan tersebut kini resmi dilantik menjadi Jaksa dan bergabung dalam wadah profesi Persatuan Jaksa Indonesia.

Pos Terkait

Baca Juga