DEPOK_HARIANESIA.COM_Proyek drainase di lingkungan Pesantren Qotrun Nada, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, terindikasi mangkrak. Pantauan di lapangan, Selasa (23/9/2025), tak ada pekerja maupun pihak pelaksana di lokasi.
Kondisi ini sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama pengendara roda dua. Parahnya lagi, proyek berada tepat di depan sekolah dasar. Keselamatan anak-anak kini jadi taruhan.
Kabid SDA PUPR Kota Depok, Rizwan, ketika dikonfirmasi hanya menjawab singkat melalui WhatsApp: “Saya cek dulu, Bang.” Jawaban normatif yang jauh dari rasa tanggung jawab terhadap proyek yang dibiayai APBD.
Ketua LSM Indonesia Morality Watch, Edwar, menegaskan proyek tersebut adalah bentuk kelalaian serius. “Ini pakai uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau mangkrak, itu pelanggaran yang jelas merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Diketahui, proyek dengan nilai Rp284.202.179,27 dari APBD Kota Depok 2025 ini dikerjakan oleh CV Pijor Putra Sultan, dengan supervisi PT Adsila Indonesia Sinergi, dan konsultan perencana PT Dadali Perkasa.
Hingga berita ini terbit, pihak terkait lain, Halasan Simanjuntak, tidak memberikan keterangan.
Berpotensi Langgar UU,Mangkraknya proyek ini berpotensi melanggar sejumlah aturan: UU Perbendaharaan Negara (No. 1/2004) → Setiap dana APBD wajib memberi manfaat.
UU Pemda (No. 23/2014) → Pemda wajib jalankan pembangunan dan pelayanan publik.
UU Tipikor (No. 31/1999 jo. No. 20/2001) → Dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara.
UU LLAJ (No. 22/2009) → Pemerintah bertanggung
jawab atas keselamatan pengguna jalan.
Publik kini menuntut transparansi, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum. Jika dibiarkan, proyek ini bukan hanya pemborosan, tapi juga ancaman keselamatan.(HR)
