Jakarta ,- Ada momen momen tertentu ketika politik berhenti berbicara dengan bahasa halus. Kata-kata menjadi tajam, nada meninggi, dan pesan disampaikan tanpa lapisan metafora. Pidato Prabowo Subianto yang memuat pernyataan “jika tidak suka bertarung di Pemilu 2029” berada dalam momen semacam itu.
Ia bukan pidato yang menenangkan, tetapi pidato yang membuka kenyataan: politik adalah medan laga.
Reaksi publik pun beragam. Ada yang membaca pidato itu sebagai luapan emosi, ada yang menganggapnya sensitif, bahkan arogan.
Namun membaca politik hanya dari sudut emosi personal seorang aktor sering kali menyesatkan. Dalam politik, yang lebih penting bukan apa yang dirasakan, melainkan apa yang sedang dikerjakan melalui bahasa.
Tulisan ini berangkat dari satu asumsi: pidato tersebut adalah pernyataan sadar tentang bagaimana kekuasaan memandang demokrasi, bukan sekadar ekspresi perasaan sesaat.
Demokrasi dan Keniscayaan Konflik
Demokrasi kerap dipromosikan sebagai sistem yang menjanjikan harmoni. Musyawarah, dialog, dan konsensus sering ditempatkan sebagai nilai tertinggi. Namun secara teoritis dan historis, demokrasi justru lahir dari pengakuan atas fakta yang tidak nyaman: masyarakat selalu dipenuhi konflik kepentingan.
Robert A. Dahl, melalui konsep polyarchy, menegaskan bahwa demokrasi modern bertumpu pada kompetisi yang nyata dan terbuka. Tanpa kompetisi, demokrasi kehilangan maknanya. Pemilu bukan sekadar ritual administratif lima tahunan, melainkan mekanisme untuk melembagakan pertarungan politik secara damai.
Dalam kerangka ini, istilah “bertarung” bukan penyimpangan dari demokrasi, melainkan bagian inherennya.
Demokrasi bukan ruang netral yang steril dari gesekan, tetapi arena di mana konflik dipertemukan dengan aturan.
Pidato Prabowo, jika dibaca dari sudut ini, adalah penolakan terhadap ilusi bahwa politik bisa dijalankan tanpa pertarungan.
Politik sebagai Medan Laga Kekuasaan
Sejak era klasik, politik tidak pernah dipahami sebagai aktivitas jinak. Machiavelli telah lama mengingatkan bahwa kekuasaan menuntut keberanian, kelicikan, dan kesiapan menghadapi konflik. Dalam tradisi modern, pemikiran ini menemukan bentuk yang lebih sistematis.
Carl Schmitt, meski kontroversial, menyatakan bahwa inti politik adalah pembedaan antara kawan dan lawan. Bagi Schmitt, konflik bukan kecelakaan dalam politik, melainkan esensinya. Ketika konflik disangkal, politik justru menjadi hipokrit.
Pidato Prabowo meminjamsecara sadar atau tidak nuansa ini. Ia menyingkap politik sebagai arena kompetisi keras, bukan sekadar manajemen teknokratis. Namun di sinilah ambivalensinya muncul. Logika medan laga bisa memperjelas posisi dan aturan main, tetapi juga berisiko mengeras menjadi polarisasi jika tidak dikendalikan.
Antara Pertarungan dan Agonisme Demokratis
Chantal Mouffe, menawarkan jalan tengah yang relevan. Dalam konsep agonistic democracy, Mouffe menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh menghapus konflik, tetapi harus mengubah bentuk konflik. Lawan politik bukan musuh yang harus dimusnahkan, melainkan kompetitor sah yang diakui keberadaannya.
“Pertarungan” dalam demokrasi yang sehat adalah pertarungan gagasan, program, dan legitimasi elektoral bukan pertarungan eksistensial. Bahasa politik yang keras masih bisa diterima, selama ia tidak mendehumanisasi atau menutup ruang partisipasi pihak lain.
Pidato Prabowo dapat dibaca sebagai ajakan agar konflik tetap disalurkan melalui Pemilu. Namun ia juga menuntut kedewasaan ekstra, baik dari penguasa maupun oposisi, agar medan laga tidak berubah menjadi medan permusuhan.
Konsolidasi Kekuasaan Pasca-Pertarungan
Setiap pemenang Pemilu menghadapi fase yang krusial: konsolidasi kekuasaan. Pada fase ini, bahasa politik sering kali berubah. Jika sebelumnya yang dominan adalah persuasi, maka setelah kemenangan muncul penegasan otoritas.
Pidato Prabowo mencerminkan fase tersebut. Ia tidak lagi berbicara sebagai petarung yang mencari legitimasi, melainkan sebagai aktor yang telah memperoleh mandat dan ingin memastikan stabilitas arena ke depan. Bahasa keras di sini berfungsi sebagai sinyal: bahwa kekuasaan tidak ragu menghadapi tantangan.
Namun demokrasi menuntut lebih dari sekadar ketegasan. Konsolidasi yang
berkelanjutan hanya mungkin jika kekuasaan mampu menjinakkan konflik tanpa mematikannya, mengelola perbedaan tanpa menghapusnya.
Risiko Politik Medan Laga
Menyebut politik sebagai medan laga memiliki konsekuensi. Ia bisa membangkitkan partisipasi dan kejujuran, tetapi juga menyimpan risiko:
memperpanjang polarisasi,
menyederhanakan kompleksitas politik menjadi hitam-putih,
melemahkan etika deliberasi publik.
Dalam konteks demokrasi Indonesia yang masih dalam proses pendewasaan, bahasa medan laga perlu ditopang oleh institusi hukum yang kuat dan komitmen etik yang konsisten. Tanpa itu, pertarungan mudah berubah menjadi dominasi.
Penutup:
Menerima Politik Apa Adanya
Pidato Prabowo, pada akhirnya, memaksa publik menghadapi satu kenyataan yang sering dihindari: politik tidak pernah sepenuhnya ramah. Ia adalah arena konflik, tempat kepentingan saling berhadapan, dan kekuasaan diperebutkan.
Namun menerima politik sebagai medan laga bukan berarti menyerah pada kekerasan atau kebencian.
Justru sebaliknya, pengakuan ini menuntut kedewasaan yang lebih tinggi: kemampuan untuk bertarung tanpa meniadakan lawan, bersaing tanpa menghancurkan sistem.
Demokrasi yang matang bukan demokrasi tanpa konflik, melainkan demokrasi yang tahu bagaimana bertarung dengan bermartabat.(DW)
Oleh MS.Tjik.NG
