Depok_HARIANESIA.COM_Sikap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cipayung Jaya menuai sorotan tajam usai merespons pemberitaan media ini yang mengangkat dugaan penambahan struktur turap proyek di wilayah tersebut tanpa kejelasan dasar hukum dan teknis.
Alih-alih memberikan klarifikasi substansial, pihak LPM justru melontarkan pernyataan bernada sinis dan defensif melalui pesan WhatsApp kepada redaksi, dengan kalimat: “Terserah pak, cari berita yang kompeten pak, jangan yang ecek-ecek seperti itu.” Hal ini disampaikan pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Pernyataan tersebut bukan hanya mencerminkan sikap tidak profesional, tetapi juga memperkuat dugaan adanya upaya pengaburan informasi publik terkait tambahan turap yang hingga kini belum jelas asal anggaran, dasar perencanaan, maupun proses pengawasan teknisnya.
Sebelumnya, media ini telah mencoba melakukan konfirmasi atas adanya tambahan pekerjaan turap di luar dari paket proyek yang diumumkan secara resmi. Respons dari pihak LPM yang semestinya menjadi mitra transparansi dalam pembangunan justru bernada menyerang, menutup ruang diskusi dan kritik dari media.
Pertanyaannya: mengapa LPM terkesan alergi terhadap kontrol publik? Jika benar tambahan proyek tersebut adalah bagian dari inisiatif kontraktor, mengapa tidak ada pemberitahuan atau dokumentasi terbuka kepada publik.?
Proyek infrastruktur yang didanai uang rakyat, sekecil apa pun skalanya, wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dan ketika lembaga seperti LPM justru bersikap reaktif dan merendahkan kerja jurnalistik, ini menjadi sinyal bahaya bagi demokrasi lokal.
Media ini akan terus mendalami dan mengawal persoalan ini hingga terang benderang — agar praktik pembangunan di Kota Depok tidak berubah menjadi ladang permainan yang ditutup dengan dalih ‘tambahan teknis’ tanpa dasar yang sah.
