JAKARTA_HARIANESIA.COM_Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November, KOMDIGI Bekerjasama dengan Komisi I DPR RI, dan bersama masyarakat Kabupaten Banjarnegara menggelar Forum Diskusi Publik bertajuk pencegahan Stunting Senin (10/11/2025).
Acara yang berlangsung secara daring ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk perwakilan Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Ruli Nasrullah, serta Wakil Ketua DPRD Banjarnegara H. Marno. Melalui kegiatan ini, pemerintah kembali menegaskan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia dan harus diperangi secara bersama-sama.
*Semangat Hari Pahlawan Dan Pesan dari Ketua Komisi I DPR RI*
Forum Diskusi Publik ini dibuka dengan suasana penuh khidmat. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa. Pembawa acara Sivi Mainika bersama moderator Rani Ariska menyapa para peserta yang didominasi masyarakat Banjarnegara, sekaligus mengingatkan pentingnya mengikuti sesi edukasi ini hingga selesai.
Dalam kesempatan tersebut, Grandmaster Utut Adianto, Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan pesan melalui Staf Khususnya, Assock Prof. Rianto Wujarso, yang hadir mewakili, dikarenakan Utut Adianto berhalangan hadir karena agenda mendadak, namun menegaskan bahwa tema pencegahan stunting sangat relevan dengan semangat Hari Pahlawan.
Utut Adianto Melalui perwakilannya, ia menyebut bahwa perjuangan generasi Indonesia saat ini bukan lagi melawan penjajah yang tampak, melainkan menghadapi ancaman “tak berseragam”, yakni stunting.
Menurutnya, stunting adalah kondisi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara permanen, dan jika dibiarkan, dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Lebih lanjut “Perjuangan belum selesai, Musuh kita sekarang tidak membawa senjata, tetapi melemahkan potensi anak-anak kita. Musuh itu bernama stunting,” tegasnya dalam sambutan.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak stunting tidak hanya terlihat pada fisik anak yang lebih pendek dari standar, namun juga berpengaruh pada kemampuan belajar, kecerdasan, kesehatan, bahkan daya saing ketika memasuki usia produktif.
*Kondisi Stunting di Banjarnegara & Data Nasional*
Dalam paparannya, Asok Prof. Rianto Wujarso turut menyampaikan situasi stunting di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara.
Merujuk pada data nasional terbaru yang dibacakannya, Jawa Tengah masih termasuk provinsi dengan angka stunting yang cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih serius.
Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara masih berada pada kisaran 17 persen, atau setara dengan lebih dari 13.000 balita yang berisiko mengalami kondisi gagal tumbuh. Angka ini, menurutnya, bukan sekadar data statistik, tetapi gambaran nyata bahwa ribuan anak di Banjarnegara tengah menghadapi ancaman terhadap kesehatan dan masa depan mereka.
Ia menegaskan bahwa stunting memiliki dampak jangka panjang yang tidak bisa dianggap sepele. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit, dan kesulitan bersaing secara akademik maupun ekonomi ketika memasuki usia dewasa. Bila tidak ditangani, kondisi ini dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dan mengurangi daya saing daerah.
Karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Banjarnegara untuk menjadikan angka 17 persen ini sebagai pengingat bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan.
“Ini bukan hanya persoalan anak-anak. Ini adalah persoalan masa depan daerah, bahkan masa depan bangsa,” ujarnya.
*Upaya Pemerintah dan Program Penanganan Stunting*
Dalam forum tersebut, yakni pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan strategis. Pemerintah, melalui pemaparan yang dibacakan Asok Prof. Rianto Wujarso, menyampaikan bahwa anggaran penanganan stunting terus ditingkatkan setiap tahun. Jika pada tahun 2019 anggaran berada di kisaran Rp29 triliun, kini jumlahnya mencapai Rp50 triliun per tahun.
Anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada pemberian makanan tambahan, tetapi mencakup sejumlah program yang menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, antara lain:
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita, terutama yang mengalami kekurangan energi kronis atau risiko gizi buruk.
Penguatan Posyandu, sebagai garda depan pemantauan tumbuh kembang anak dan edukasi keluarga.
Perbaikan sanitasi dan air bersih, termasuk dukungan pembangunan sarana air minum dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK).
Peningkatan edukasi dan literasi gizi, terutama untuk keluarga muda, calon pengantin, dan masyarakat umum.
Pemerintah juga menekankan pentingnya masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai kunci dalam mencegah stunting. Masa ini, yang dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun, disebut sebagai periode emas yang menentukan kecerdasan, kesehatan, dan kualitas hidup anak di masa depan.
Pada tahap tersebut, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan rutin, memenuhi kebutuhan gizi seimbang, dan memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif hingga enam bulan. Setelah itu, makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi harus diberikan agar anak memperoleh nutrisi yang cukup.
“Jika periode emas ini dilewati tanpa gizi yang baik, dampaknya bisa menetap seumur hidup. Inilah mengapa pemerintah menaruh perhatian besar pada penanganan stunting,” jelas perwakilan tersebut.
*Peran Keluarga, Masyarakat, dan Seruan Gotong Royong*
Selain kebijakan pemerintah, forum ini menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat.
Asok Prof. Rianto Wujarso menyebut bahwa para ibu, ayah, dan kader posyandu adalah “pahlawan masa kini” yang berada di garis terdepan menjaga kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang balita.
Ia menekankan bahwa ibu berperan penting memastikan asupan gizi yang cukup bagi anak, sementara ayah harus memberikan dukungan penuh, baik secara emosional maupun pemenuhan kebutuhan keluarga.
Tidak hanya itu, kader posyandu disebut sebagai kekuatan terbesar di akar rumput karena merekalah yang setiap bulan memantau berat badan, tinggi badan, perkembangan balita, hingga memberikan edukasi langsung kepada orang tua.
Tokoh masyarakat juga diajak turut menjadi penggerak perubahan. Salah satunya dengan mendorong pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan dasar, potensi kekurangan gizi, dan risiko anemia, terutama pada calon ibu.
Selain itu, masyarakat diminta untuk saling peduli dan tidak ragu mengingatkan apabila melihat ibu hamil atau balita yang berpotensi mengalami kekurangan gizi. Lingkungan yang peduli dan saling mengingatkan menjadi fondasi penting dalam menurunkan angka stunting di tingkat desa dan kelurahan.
“Jangan biarkan anak tumbuh pendek dan tidak cerdas hanya karena kita abai,” tegasnya, ia juga mengajak masyarakat membangun budaya gotong royong sebagaimana semangat para pahlawan bangsa.
Sementara Narasumber Dr. Ruli Nasrullah, M.Si., seorang praktisi kehumasan sekaligus pakar budaya digital, memberikan perspektif penting.
Dalam penyampaiannya, Dr. Ruli menyoroti tantangan baru yang muncul di era internet, yakni maraknya informasi keliru mengenai pola makan, gizi anak, hingga cara merawat balita.
Kang Arul demikian ia biasa disapa menuturkan “rendahnya literasi digital berperan besar dalam menyebarnya hoaks dan miskonsepsi terkait gizi”.
Banyak orang tua yang tanpa sadar mengikuti anjuran yang salah dari media sosial, seperti pemberian makanan tidak sesuai usia atau praktik-praktik yang mengganggu kesehatan bayi.
Ia juga menegaskan pentingnya memilih sumber informasi yang kredibel, terutama dari tenaga kesehatan atau kanal resmi pemerintah. “Kesalahan informasi bisa merugikan anak seumur hidup. Edukasi harus sampai ke tingkat keluarga, bukan hanya di ruang seminar,” ujarnya.
H.Marno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara yang juga menjadi Narasumber dalam acara kali ini memberikan gambaran langsung mengenai kondisi daerah.
Ia mengakui bahwa angka stunting di Banjarnegara masih menjadi pekerjaan besar bersama, namun pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis, seperti:
penguatan peran posyandu di tiap desa,
edukasi rutin kepada ibu hamil dan keluarga muda,
intervensi gizi bagi balita berisiko,
dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta tenaga kesehatan lokal.
H. Marno menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena itu, ia menilai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar perubahan dapat dirasakan secara nyata.
Forum Diskusi Publik ini ditutup dengan sesi foto bersama para pembicara dan peserta. Suasana hangat dan penuh semangat tercipta ketika seluruh peserta menyerukan yel-yel yang menjadi simbol komitmen bersama dalam melawan stunting:
*“Stunting No! Banjarnegara Bisa!”*,
Seruan ini menjadi penegas bahwa pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, hingga lembaga pemerintahan, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Peringatan Hari Pahlawan kali ini menjadi momentum penting bagi DPR RI dan masyarakat Banjarnegara untuk kembali mempertegas komitmen dalam pencegahan stunting. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kader posyandu, keluarga, dan seluruh masyarakat, upaya menurunkan angka stunting diyakini dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Diharapkan dengan pemahaman bahwa stunting adalah “musuh tak berseragam”, forum ini mengajak semua pihak untuk bergerak bersama demi masa depan generasi Indonesia. Banjarnegara diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan dan menjadi contoh daerah yang berhasil dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas
ama demi masa depan generasi Indonesia.
Banjarnegara diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan dan menjadi contoh daerah yang berhasil dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, kuat, dan cerdas.
