Medan_HARIANESIA.COM_Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyepakati langkah percepatan pemerataan akses internet melalui satelit SATRIA-1, pembangunan BTS BAKTI, dan perluasan jaringan fiber optik. Langkah ini untuk mengatasi blank spot yang masih ada di Provinsi Sumatera Utara.
Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam menekankan pentingnya sinergi lintas pihak. “Sumatera Utara adalah provinsi strategis dan pintu gerbang kawasan barat Indonesia. Jika konektivitas digital di Sumut diperkuat, ia bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun disparitas digital di pesisir, pedalaman, dan kepulauan harus segera diatasi melalui kerja sama lintas sektor,” katanya.
Sementara itu, Achmad Fadly, S.Sos., MSP, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah. “Namun masih ada 20 persen lebih wilayah yang belum terjangkau sinyal. Dukungan Komdigi, BAKTI, dan operator sangat vital, termasuk program internet gratis di ruang publik yang dimulai Januari 2026,” katanya.
Rakor ini menghasilkan sejumlah kesepakatan diantaranya pemetaan blank spot berbasis kebutuhan daerah, relokasi titik SATRIA-1, penyediaan internet publik gratis, serta penataan jaringan fiber optik. Kemenko Polkam berkomitmen mendorong harmonisasi regulasi dan simplifikasi perizinan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang merata dan berkelanjutan.
Rakor menegaskan bahwa pemerataan akses internet di Sumut bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan digital bagi masyarakat. Dengan dukungan multipihak, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
