Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Mangnguluang Mansur Resmi Jadi Sekda Depok: Momentum Baru Tata Kelola Pemerintahan

×

Mangnguluang Mansur Resmi Jadi Sekda Depok: Momentum Baru Tata Kelola Pemerintahan

Sebarkan artikel ini
Banner Iklan Harianesia 468x60

Depok_HARIANESIA.COM_Pelantikan Mangnguluang Mansur sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok bukan sekadar rotasi jabatan birokrasi. Momentum ini diyakini sebagai titik balik penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan kota penyangga Jakarta tersebut.

Wali Kota Depok Supian Suri melantik Mangnguluang Mansur akrab disapa Agung di Balaikota Depok, Rabu (20/8/2025). Dalam sambutannya, Supian menegaskan keyakinannya bahwa Agung mampu menjalankan amanah besar ini. “Selamat Pak Agung, saya percaya saudara dapat mengemban tugas sebaik-baiknya demi kemajuan Depok,” tegas Supian.

Banner Iklan Harianesia 300x600

Agung sendiri menegaskan komitmennya. Ia berjanji akan menjaga integritas, bekerja profesional, dan menutup celah penyalahgunaan kewenangan. “Saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan fokus memperkuat pelayanan publik,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketua PWO Lapor Bareskrim, Kuasa Hukum IWO: Sabar Bos, Jangan Panik, Uji Materil Masih Bergulir di PN Medan

Nama Agung mengungguli dua kandidat lain Abdul Rahman (Kepala DLHK) dan Dadang Wihana (Kepala Bappeda) melalui proses seleksi ketat yang mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

Bukan sosok baru di lingkungan Pemkot Depok, Agung tercatat sukses memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Transparansi dan percepatan layanan perizinan menjadi bukti nyata kemampuannya membawa reformasi pelayanan publik.

Baca Juga :  Hangat dan Penuh Kebersamaan, Angga Saputra Rayakan HUT 24 Tahun di Pantai Angin Mamiri

Selain kiprah birokrasi, Agung juga aktif sebagai Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Depok. Perannya menjaga ikatan sosial dan budaya masyarakat Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja menunjukkan bahwa ia bukan hanya birokrat teknokratis, tetapi juga figur yang dekat dengan masyarakat.

Ketua BPD KKSS Depok Prof. Ridwan menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar prestasi personal. “Kepercayaan kepada Pak Agung adalah cermin kontribusi warga KKSS dalam membangun Depok. Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dengan pemerintah kota agar Depok semakin maju,” ungkapnya.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Apresiasi Peran Aktif Kelompok Masyarakat Jati Raya Dukung Program Waste to Energy

Harapan besar pun datang dari masyarakat. Warga KKSS dan publik Depok menaruh ekspektasi agar Sekda baru mampu menjawab tantangan nyata kota: mengurai kemacetan, memperkuat ketertiban, dan menghadirkan pelayanan yang lebih modern.

Dengan rekam jejaknya, pelantikan Mangnguluang Mansur dipandang sebagai babak baru. Depok tidak hanya menaruh harapan, tetapi juga menuntut kinerja yang lebih tegas, transparan, dan berdampak langsung bagi warganya.(HR)

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600
Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…