Depok_ HARIANESIA.COM_18 November 2025, Polemik proyek drainase Pokmas di RT 03 RW 04 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, memasuki babak baru yang memprihatinkan. Alih-alih merespons cepat temuan yang sudah mencoreng nama wilayahnya, aparatur setempat justru terkesan menghindar, lamban, dan tidak menunjukkan sedikit pun keseriusan dalam menangani dugaan penyimpangan.
Setelah temuan “Proyek Drainase Cilangkap Diduga Asal Jadi: Lantai Dasar Hanya 2 cm, Jauh di Bawah Standar” mencuat secara nasional pada 17 November 2025, publik menanti sikap tegas dari Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya. Namun yang terjadi justru sebaliknya: janji memberi penjelasan resmi dan bertemu awak media tidak pernah ditepati. Upaya konfirmasi berulang kali hanya berujung pada kekosongan jawaban tanpa kepastian waktu, tanpa alasan, tanpa itikad baik.
Tak kalah mengecewakan, Camat Tapos Jarkasih juga memperlihatkan respons yang tidak menunjukkan sense of crisis. Meski pada 17 November 2025 ia berjanji akan mengecek langsung lokasi proyek, pada 18 November ia justru mengaku belum meninjau lapangan dengan dalih “ada agenda lain”. Dalih ini memunculkan kesan bahwa dugaan penyimpangan anggaran publik tidak mendapat prioritas, meski temuan awal di lapangan menunjukkan ketidakberesan serius: lantai dasar drainase hanya sekitar 2 cm ketebalan yang jauh di bawah standar teknis pekerjaan drainase perkotaan dan berpotensi membahayakan fungsi saluran.
Rangkaian sikap saling lempar waktu, menghindar dari konfirmasi, serta enggan turun langsung ke lapangan membuat publik bertanya-tanya: apakah aparatur kecamatan dan kelurahan memang tidak sanggup, tidak mau, atau justru sedang menutupi sesuatu?
Ketidakseriusan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada masalah struktural dalam pengawasan proyek berbasis Pokmas di Tapos. Alih-alih menunjukkan transparansi dan tindakan cepat, pejabat wilayah justru memberikan kesan pembiaran bahkan ketika laporan kerusakan, dugaan pekerjaan asal-asalan, dan potensi kerugian negara sudah terang benderang.
Masyarakat kini menuntut langkah nyata, bukan janji kosong yang mudah diucapkan namun sulit ditepati. Pengawasan anggaran publik tidak boleh dilakukan setengah hati, apalagi ketika temuan di lapangan menunjukkan indikasi bahwa pekerjaan drainase tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berisiko merusak infrastruktur dan keselamatan lingkungan sekitar.
Publik menunggu apakah Lurah Cilangkap dan Camat Tapos akan tetap bungkam, atau akhirnya mengambil langkah tegas yang selama ini mereka janjikan namun belum pernah diwujudkan.(HR)
