Jakarta – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan anggaran pada proyek pembangunan Jalan Bomang Kabupaten Bogor Jawa Barat
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum LSM KPKB Dede Mulyana kepada media menyusul laporan resmi yang telah mereka ajukan ke KPK beberapa waktu lalu. Laporan itu menyoroti dugaan mark up anggaran serta ketidaksesuaian antara nilai proyek dan kondisi fisik jalan di lapangan.
Pentolan KPKB Dede Mulyana menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan pengumpulan data, proyek Jalan Bomang diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis, meski menyerap anggaran yang cukup besar. “Kami menemukan indikasi kuat adanya pembengkakan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Menurut KPKB, proyek infrastruktur tersebut seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, kondisi jalan yang dinilai cepat rusak memunculkan pertanyaan terkait kualitas pekerjaan dan proses penganggaran.
KPKB menegaskan pihaknya mendesak KPK untuk segera memanggil pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi laporan tersebut. Mereka juga meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas laporan dugaan mark up anggaran Jalan Bomang. Namun KPKB menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap memberikan tambahan data apabila diperlukan.
Reforter : DM
