Bogor – Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Kemenko Polkam telah menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kelembagaan dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Jumat, (17/10/2025).
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Agung Pratistho menegaskan bahwa dalam konteks koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian kebijakan politik dan keamanan, Kemenko Polkam memiliki peran strategis untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip keamanan negara.
“Artinya, keterbukaan informasi publik bukan hanya soal membagi data, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik public trust melalui tata kelola informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Kegiatan ini menjadi momentum reflektif untuk memperkuat tata kelola kelembagaan agar selaras dengan prinsip good governance. “Evaluasi bukan semata proses administratif, melainkan langkah ilmiah untuk menilai kinerja organisasi secara obyektif berdasarkan data, indikator, dan capaian yang terukur,” imbuhnya.
Selain itu kegiatannini juga di harapnan dapat mengidentifikasi tantangan aktual yang dihadapi unit kerja dalam penyediaan, pengelolaan, dan diseminasi informasi publik. “Mulai dari aspek regulasi, sumber daya manusia, sistem informasi, hingga mekanisme koordinasi antar-unit yang merupakan dasar perbaikan berkelanjutan bagi kelembagaan,” tutup Agung.
