Jakarta– Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan media, komunikasi, dan informasi publik dalam penanggulangan bencana alam di Sumatera. Rapat ini digelar oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam.
Tujuannya adalah memastikan seluruh pesan yang disampaikan kepada publik konsisten, terarah, dan berdasarkan satu data. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tengah situasi darurat bencana.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, menekankan pentingnya kesatuan narasi pemerintah.
“Dalam kondisi krisis, negara harus hadir tidak hanya melalui tindakan di lapangan, tetapi juga melalui narasi yang tegas, seragam, dan dapat dipercaya,” ujarnya, Senin (08/12/25).
Eko juga menyoroti prinsip “satu data, satu pesan, dan satu suara pemerintah” agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, benar, dan menenangkan. Ia menambahkan, penguatan narasi penegakan hukum lingkungan serta pengendalian hoaks dan disinformasi di platform seperti TikTok, YouTube, dan Facebook juga menjadi perhatian utama.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan berbagai kementerian, lembaga, TNI, dan Polri. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan informasi nasional, meningkatkan sentimen positif publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
