Kepulauan Riau – Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Desk Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) mengeksekusi 4,25 juta metrik ton sisa stockpile bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini merupakan tindak lanjut penyitaan aset negara yang terbengkalai lebih dari satu dekade.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, mengapresiasi kinerja Desk PPDN dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan devisa negara.
“Stockpile bauksit ini disita sebagai aset negara, dengan potensi penerimaan devisa sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Lodewijk dalam Launching dan Konferensi Pers Sisa Stockpile Bijih Bauksit di Kepri, Senin (28/7/2025).
Ia menegaskan, keberhasilan ini membuktikan kolaborasi antarsektor mampu mengubah masalah menjadi kontribusi nyata bagi negara. “Ini adalah kemenangan semangat gotong royong,” tegasnya.
Stockpile bauksit tersebut terbengkalai sejak 2014 akibat proses hukum yang berlarut. Dengan penyelesaian kasus, aset ini dapat dimanfaatkan kembali. Kandungan mineralnya dinilai masih berkualitas untuk diolah menjadi alumina, bahan baku aluminium bernilai tinggi di pasar global.
Lodewijk memerintahkan agar model serupa direplikasi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara lainnya di seluruh Indonesia. “Ini menjadi proyek percontohan efektifnya koordinasi lintas sektor,” ucapnya.
*Lokasi Stockpile yang Dieksekusi*
Terdapat 14 titik stockpile bauksit di Kepri, antara lain:
– Pulau Kentar (Blok I: 300 ribu ton; Blok II: 100 ribu ton)
– Wacopek Bintan (1 juta ton)
– Tembeling (200 ribu ton)
– Pulau Kelong (1 juta ton)
– Pulau Angkut (200 ribu ton)
– Pulau Malin (450 ribu ton)
– Pulau Dendang (150 ribu ton)
Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Sarjono Turin, menjelaskan bauksit tersebut merupakan barang bukti kasus korupsi pertambangan yang telah inkrah. “Desk PPDN mengidentifikasi stockpile ini memiliki nilai ekonomi tinggi untuk devisa negara,” katanya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap sebagian penerimaan negara dialokasikan untuk memperkuat fiskal daerah, terutama pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
“Ini wujud meningkatkan sense of belonging masyarakat,” pungkasnya.
