Jakarta – Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk mengimplementasikan hasil Pertemuan ke-39 Joint Border Committee (JBC) RI–PNG. Fokus utama pertemuan ini adalah menyelesaikan isu substansial di sepanjang 820 km perbatasan darat Papua.
“Tujuan utama kita hari ini adalah mengkonsolidasikan kegiatan JBC ini seawal mungkin, di mana Indonesia direncanakan menjadi host. Untuk mengkonsolidasikan itu, kita perlu melakukan identifikasi isu-isu krusial,” ujar Marsma TNI Parimeng, Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam dalam rapat koordinasi lintas instansi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Marsma TNI Parimeng menegaskan bahwa konsolidasi untuk JBC ke-40 pada Oktober 2026 harus dipersiapkan lebih awal. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah, sehingga kesiapan substansi dan anggaran perlu dimatangkan agar tidak terkendala di akhir tahun.
“JBC dibentuk dengan tujuan sebagai instrumen utama dalam mengelola hubungan bilateral di perbatasan, untuk kita memiliki satu tujuan memperkuat Beranda Depan Negara melalui Sinergi Perbatasan,”tambahnya.
Koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh kesepakatan teknis segera dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait. Langkah awal ini sangat penting untuk menyelaraskan persepsi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah juga memprioritaskan penguatan forum teknis dan penyelesaian isu-isu yang masih tertunda di perbatasan. Sinergi antara Kemlu, TNI, BNPP, dan instansi lainnya menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wilayah beranda depan. Penguatan mekanisme kantor penghubung perbatasan juga menjadi poin krusial yang dibahas.
Peran Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan turut diperkuat sebagai motor penggerak di lapangan. Kesiapan daerah sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perbatasan yang telah disepakati. Melalui langkah ini, stabilitas dan kerja sama bilateral dengan Papua Nugini diharapkan semakin kokoh.
