Pawarta: Agus Nugroho
KBB – Keluh kesah pegawai teknik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu disampaikan oleh salah satu pegawai pemerintah di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pegawai tersebut memilih untuk tidak disebutkan identitasnya. Keluhan ini disampaikan pada Senin, 19 Januari 2026.
Dalam keterangannya, pegawai tersebut mengungkapkan adanya kecemburuan terhadap kebijakan penggajian antara tenaga guru dan pegawai teknik setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Ia menilai terjadi ketimpangan yang dirasakan cukup signifikan.
“Gaji guru naik dari sekitar Rp500 ribu menjadi Rp2 juta saat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sedangkan kami pegawai teknik, saat diangkat menjadi P3K paruh waktu gaji tetap, padahal jam kerja kami lebih lama,” keluhnya.
Menurutnya, beban kerja pegawai teknik di lapangan sering kali menuntut waktu dan tenaga ekstra, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan yang diterima. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pegawai teknik P3K paruh waktu.
Terkait keluhan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat yang membidangi pemerintahan, hukum, politik, kepegawaian, ketertiban umum, serta administrasi kependudukan dan catatan sipil, turut memberikan tanggapan dalam telepon seluler.19/1/2026
Saat dikonfirmasi, Sandi, anggota Komisi I DPRD KBB, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima dan menampung aspirasi para pegawai.19/1/2026
“Datang saja ke kantor DPRD KBB, kami akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya,” ungkap Sandi.
Perlu di ketahui bahwa DPRD KBB, khususnya Komisi I, memiliki peran dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah serta menerima aspirasi masyarakat dan aparatur pemerintah terkait kebijakan kepegawaian. Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai P3K paruh waktu di Kabupaten Bandung Barat.
levi
