KOTA TANGERANG_HARIANESIA.COM_Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang mulai memproses laporan dugaan korupsi terkait tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Tangerang. Direktur LBH Tangerang, Rasyid Hidayat, menegaskan pemeriksaan laporan masyarakat merupakan kewajiban penegak hukum yang harus dilakukan secara transparan. “Kami dapat informasi bahwa laporan tersebut mulai diperiksa. Ini uang rakyat, tidak boleh main-main,” tegasnya pada selasa 25 nov 2025.
Kasus ini ramai dibicarakan sejak September setelah publik mempertanyakan Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 14 Tahun 2025 yang menetapkan angka tunjangan dinilai tidak wajar. Dalam Perwal itu, tunjangan perumahan Ketua DPRD mencapai Rp.49 juta per bulan dan anggota DPRD Rp.47 juta. Sementara tunjangan transportasi ditetapkan Rp.29 juta untuk ketua dan Rp.27 juta untuk anggota. Besaran tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak memiliki dasar penetapan yang jelas.
LBH Tangerang bersama Forum Masyarakat Anti Korupsi Tangerang sudah berulang kali mendesak Wali Kota Sachrudin dan Ketua DPRD Rusdi Alam untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Namun sejauh ini, tidak ada langkah korektif yang dilakukan. Bahkan Perwal tersebut tetap dicantumkan dalam APBD Perubahan 2025, yang memicu reaksi keras dari masyarakat.
Menurut Rasyid, janji evaluasi yang pernah disampaikan pemerintah dan DPRD tidak pernah direalisasikan. Ia menilai komitmen tersebut hanya sebatas pernyataan di media tanpa tindak lanjut nyata. “Janji tinggal janji. Karena itu kami bawa kasus ini ke Kejari dan dalam waktu dekat kami akan ke Komisi Kejaksaan RI untuk meminta pengawasan atas proses ini, Kami akan kawal sampai benar-benar tuntas,” ujarnya.
LBH Tangerang memastikan akan terus memantau proses hukum yang berjalan dan mendorong Kejari Tangerang untuk mengusut kasus ini secara profesional. Masyarakat pun berharap penyelidikan dapat mengungkap potensi penyimpangan anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.
