Jakarta_Perdebatan mengenai kemungkinan tetap dilaksanakannya takbiran yang bertepatan dengan Hari Suci Nyepi tahun 2026 seharusnya menjadi cermin bagi kita semua, terutama bagi pihak-pihak yang ikut menandatangani Surat Edaran pelaksanaan Nyepi tahun 2026.
Pertanyaannya sederhana:
apakah para penandatangan surat edaran tersebut benar-benar memahami makna solidaritas sosial di Bali?
Nyepi bukan sekadar ritual keagamaan umat Hindu. Nyepi adalah peradaban spiritual Bali yang telah hidup ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Bali menjadi ruang hidup bersama berbagai komunitas agama seperti hari ini. Ia bukan hanya upacara, melainkan sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan yang Ilahi.
Karena itu, ketika Bali memasuki Hari Suci Nyepi, seluruh ruang kehidupan ikut menyesuaikan diri. Bandara ditutup, jalanan kosong, aktivitas dihentikan. Dunia internasional bahkan menjadikan Nyepi sebagai contoh bagaimana sebuah masyarakat mampu menjalankan hari hening total secara kolektif.
Namun ironisnya, justru di tengah pengakuan global terhadap keunikan Nyepi, muncul perdebatan di dalam rumah sendiri mengenai apakah aktivitas yang berpotensi mengganggu keheningan tersebut tetap harus dilakukan.
Di sinilah solidaritas sosial benar-benar diuji.
Siapapun yang ikut menandatangani surat edaran tersebut seharusnya memahami bahwa Bali memiliki tatanan adat yang lebih tua daripada berbagai institusi modern yang ada hari ini. Desa adat, awig-awig, dan tradisi spiritual Bali telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat jauh sebelum berbagai komunitas pendatang menjadikan Bali sebagai rumah bersama.
Karena itu, persoalan ini tidak bisa direduksi menjadi isu mayoritas atau minoritas. Ini adalah persoalan penghormatan terhadap ruang budaya yang telah ada terlebih dahulu.
Bali sejak lama dikenal sebagai ruang toleransi. Komunitas Muslim, Kristen, dan berbagai kelompok lain telah hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu Bali selama berabad-abad. Namun harmoni itu selalu dibangun di atas satu prinsip sederhana:
siapa yang datang menghormati rumah tempat ia tinggal.
Jika hari hening Nyepi saja tidak lagi dipahami sebagai ruang sakral yang harus dijaga bersama, maka kita patut bertanya:
apakah solidaritas yang sering kita gaungkan benar-benar tulus, atau hanya slogan yang indah di atas kertas?
Situasi ini juga menjadi ujian bagi para pemangku kebijakan dan tokoh-tokoh yang hari ini ikut menentukan arah kebijakan adat dan sosial di Bali. Jika mereka tidak mampu berdiri tegas menjaga ruang sakral Nyepi, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur Bali.
Nyepi bukan sekadar agenda tahunan.
Nyepi adalah identitas spiritual Bali.
Dan identitas itu tidak akan bertahan jika para pengambil keputusan sendiri mulai ragu untuk menjaganya.
Jika Bali ingin tetap dikenal sebagai pulau yang mampu merawat harmoni, maka harmoni itu harus dibangun di atas kejujuran, keberanian, dan konsistensi sikap—bukan sekadar kompromi yang mengorbankan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
Karena pada akhirnya, menghormati Nyepi bukan hanya kewajiban umat Hindu.
Ia adalah bentuk penghormatan terhadap Bali itu sendiri.
D. Wahyudi
