BANDUNG_harianesia.com_Premanisme di Kota Bandung dinilai semakin meresahkan dan menjadi penghambat serius bagi iklim investasi serta keamanan masyarakat. Untuk itu, tokoh masyarakat dan Ketua Umum Yayasan Anugerah Insan Residivist, Asep Djuheri alias Heri Cowet, menyerukan perang terbuka terhadap aksi-aksi preman yang mengganggu ketertiban umum.
“Premanisme adalah musuh bersama. Kita tidak boleh membiarkan praktik seperti pungli, pemalakan, dan aksi meminta jatah terus merajalela di Kota Bandung. Ini bukan hanya mengancam rasa aman masyarakat, tapi juga membunuh perlahan geliat usaha dan investasi daerah,” tegas Heri Cowet, Senin (19/5).
Sebagai pendiri komunitas Ex Residivist yang beranggotakan mantan narapidana yang kini berkomitmen hidup positif, Heri menyatakan pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintah memberantas premanisme hingga ke akar.
“Kami tidak ingin mantan residivist justru kembali terjerumus. Komunitas kami justru siap menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” ujarnya lantang.
Heri mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung yang membentuk satgas anti-premanisme. Menurutnya, langkah itu harus dikawal bersama agar tak hanya menjadi simbolis di atas kertas.
“Satgas harus bekerja nyata. Jangan beri ruang kompromi bagi para pelaku premanisme. Mereka harus disikat habis!” ucapnya.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat dan anggota komunitas Ex Residivist se-Jawa Barat untuk aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta berkoordinasi erat dengan aparat kepolisian.
“Kita perlu sinergi. Pemerintah, polisi, dan masyarakat harus bahu-membahu. Jika dibiarkan, premanisme ini bisa menjadi kanker sosial yang menghancurkan sendi ekonomi dan keamanan warga,” ujar Heri.
Di akhir pernyataannya, Heri Cowet menegaskan bahwa keamanan adalah fondasi utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jika premanisme masih dibiarkan hidup, maka masa depan Jawa Barat—khususnya Bandung—akan terus digerogoti oleh ketakutan dan ketidakpastian.
“Premanisme harus menjadi sejarah kelam, bukan bagian dari masa depan Jawa Barat,” pungkasnya.
