Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
Edukasi

Haidar Alwi : Menepis Masih Ada Oknum Polisi Nakal, Akan Tetapi Jumlahnya Jauh Lebih Kecil Dibanding Polisi Baik

×

Haidar Alwi : Menepis Masih Ada Oknum Polisi Nakal, Akan Tetapi Jumlahnya Jauh Lebih Kecil Dibanding Polisi Baik

Sebarkan artikel ini
Haidar Alwi : Menepis Masih Ada Oknum Polisi Nakal, Akan Tetapi Jumlahnya Jauh Lebih Kecil Dibanding Polisi Baik
Haidar Alwi : Menepis Masih Ada Oknum Polisi Nakal, Akan Tetapi Jumlahnya Jauh Lebih Kecil Dibanding Polisi Baik
Banner Iklan Harianesia 468x60

Jakarta – Harianesia Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi mengungkap temuan positif tentang Polri untuk merespon pernyataan negatif dari Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari dalam salah satu episode Indonesia Lawyer Club (ILC) baru-baru ini.

“Saya merasa perlu mengungkap temuan positif tentang Polri agar masyarakat tidak hanya disajikan temuan negatifnya saja. Sehingga informasi yang diterima masyarakat berimbang dari kedua sisi,” kata R Haidar Alwi, Rabu (11/12/2024).

Banner Iklan Harianesia 300x600

Menurut R Haidar Alwi, kenaikan anggaran Polri sudah sebanding dengan kinerjanya positif dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Sebagaimana dua hasil riset lembaga internasional, Gallup dan International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP).

Baca Juga :  Grand Opening Kantor DPP FERADI WPI & Firma Hukum Subur Jaya di Kota Semarang 

“Riset Gallup menempatkan Polri pada posisi ke-5 terbaik di dunia. Sedangkan riset IPSA dan IEP menempatkan Polri pada posisi ke-3 terbaik di dunia dalam menangani gangguan keamanan sesuai skor variabel ke-4,” ungkap R Haidar Alwi.

Padahal, kapasitas anggota Polri sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Tahun 2022 misalnya. Jumlah anggota Polri tercatat 436.432 personel. Sementara penduduk Indonesia berjumlah 275.277,8 juta orang. Artinya, setiap satu orang polisi harus menjaga dan melayani sekitar 631,88 penduduk.

Baca Juga :  Camat Sepatan Timur Ajak Warga Bergotong Royong Bantu Korban Terdampak Puting Beliung

“Dengan keterbatasan itu, Polri mampu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dukungan melalui anggaran yang memadai sangat penting dalam capaian tersebut. Karenanya akan tidak masuk akal menuntut Polri bekerja optimal dengan anggaran minimal di tengah keterbatasan dan tantangan yang tidak mudah,” jelas R Haidar Alwi.

Ia tidak menepis bila kemudian masih ada oknum polisi nakal. Akan tetapi jumlahnya jauh lebih kecil dibanding polisi baik. Jumlah pengaduan terkait polisi ke Kompolnas tahun 2023 yakni 1.150 dan ke Komnas HAM sebanyak 771. Adapun jumlah polisi nakal yang ditangani Propam tahun 2022 ialah 6.247. Namun di sisi lain, pada tahun 2023, jumlah kasus yang diselesaikan Polri mencapai 203.293 kasus.

Baca Juga :  Wapres Pimpin Tanam Jagung Serentak Kuartal IV Polri, Komitmen Dukung Swasembada Pangan

“Jika diakumulasikan, jumlah polisi nakal hanya sekitar 1,87 persen dari total jumlah anggota Polri. Sisanya 98,13 persen tidak bermasalah. Jadi tuduhan polisi nakal lebih banyak daripada polisi baik adalah salah besar,” tandas R Haidar Alwi.

Editor : Dwi Wahyudi

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600
Menhan Sjafrie Tinjau Penertiban Tambang Timah Ilegal di Hutan Produksi Bangka Tengah Bangka Tengah – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi penertiban tambang timah ilegal yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Dusun Nadi, Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi—wilayah yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi tanpa izin. Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menerima laporan bahwa aktivitas penambangan berlangsung di area seluas 262,85 hektare, seluruhnya beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). Ketiadaan izin tersebut menguatkan dugaan bahwa praktik tambang ilegal ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara terorganisir dengan dukungan peralatan berat. “Penertiban ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut keamanan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam yang wajib dipatuhi,” tegas Sjafrie saat meninjau lokasi. Satgas PKH melaporkan sejumlah titik tambang sudah ditutup, sementara alat berat diamankan sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah pusat juga menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum guna memastikan aktivitas ilegal tidak kembali muncul. Di Kepulauan Bangka Belitung—wilayah yang sejak lama berada dalam tekanan eksploitasi pertambangan—langkah penertiban ini menjadi ujian konsistensi negara dalam menjaga kawasan hutan produksi dari alih fungsi ilegal. Sejumlah penelitian lembaga independen juga mencatat bahwa aktivitas tambang ilegal berkontribusi signifikan terhadap sedimentasi sungai, penurunan kualitas tanah, hingga memicu konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Kementerian Pertahanan memastikan operasi penertiban akan dilanjutkan hingga seluruh wilayah bermasalah benar-benar bersih dari aktivitas ilegal. “Kita ingin memastikan kawasan ini kembali pada fungsi ekologisnya dan aturan negara ditegakkan tanpa kompromi,” ujar Sjafrie. (HR)
Edukasi

Bangka Tengah_HARIANESIA.COM_Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung operasi…